Orang Mati Masuk DPT Pemilu, KPU Takut Dianggap Gelembungkan Suara



Kegiatan evaluasi KPU tentang partisipasi masyarakat pada Pilbub Wabup Tangerang 2018, Senin (6/8/2018)

KAB TANGERANG | Bantenlink — KPU berharap agar jangan sampai banyak orang yang tidak terdata dalam pemilu. Sebaliknya, banyak orang yang sudah meninggal dunia itu tapi tidak segera dilaporkan sehingga datanya ada di DPT.

“Takutnya KPU dianggap mengelembungkan suara. Mudah-mudahan dalam Pemilu, Pileg-Pilpres hal itu tidak terjadi lagi,” ucap Ramelan selaku Komisioner KPU Provinsi Banten.

Hal ini menjadi bahasan dalam Sosialisasi Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Paragon,Senin 06/08/2018.

Gelar acara sosialisasi ini dipandu oleh narasumber Komisioner dari Provinsi Banten, Ramlan dan Komisioner Kab Tangerang Ahmad Subagja yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.Ramelan mengakui, dalam Pemilu ada pemilih yang sudah meninggal dunia, tapi namanya masih belum juga dicoret karena keluarga almarhum tersebut tidak melapor, sehingga namanya masih ada sebagai pemilih.

“Hal ini yang sentituf dan menjadi sorotan publik. Sedangkan untuk Pemilu 2019, kesediaan logistik tanggal 12 Agustus 2018 sudah DPT,” imbuhnya

Untuk itu, katanya lagi, peranserta masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres sangat diperlukan, agar membantu program kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

“Terkait Pemilu 2019 tantangan tantangannya sangat menarik. Misalnya ada masyarakat dari dapil 3 (Teluk Naga) kemudian ia tinggal di Curug (rumah mertua). Apakah ia boleh memilih Presiden? Dikat├ákan boleh. Tapi untuk memilih DPRD tidak boleh, karena basis daerah pemilihannya adalah Teluknaga,” paparnya.

Dikatakan lagi, dalam konteks kampanye kandidat tidak boleh dilakukan dalam masjid, gereja dan sekolahan. dan Pemakaian baleho dibatasi hanya 5. Para caleg harus bisa mengerti. Undang Undang Kampanye mendorong agar dilakukan dengan cara blusukan lebih baik, bisa juga menggunakan cara medsos, dengan cara memviralkan agar bisa diketahui visi dan misi caleg tersebut.

Minim Sosialisasi

Sementara dari unsur masyarakat dari masyatakat Cikupa, meminta kepada pihak KPU agar sosialisasi jangan di kecamatan, melainkan harus di kantor Desa atau balai warga. Pasalnya selama ini banyak masyarakat kita yang belum tahu siapa kandidatnya, berapa pesertanya, karena minimnya sosialisasi.

“Selama ini teman-teman KPU hanya melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan. Pemilih kita ini kan ada di desa desa, alangkah baiknya sosisalisasi itu dilakukan di desa-desa yang masih banyak yang belum mengerti secara detail tentang Pemilu,” kata warga Cikupa tersebut.

Berbeda dengan LSM Perekat Demokrasi Masyarakat Kabupaten Tangerang, malah berharap warga menjadi salah satu sasaran sosialisasi agar tahu atau tidak bingung, siapa calon-calonnya.

“Selama ini banyak masyarakat yang tidak tahu siapa itu calonnya, bahkan banyak yang belum tahu apa itu Pilkada,” ucap yang mengaku dari Perekat Demokrasi Masyarakat tersebut.

Sementara seorang warga Kab Tangerang Lainnya, Ustadz Hidayat, mengatakan selama ini ia merasa telah diciptakan tahapan partisipasi baik dari masyarakat dan agama, dimana peran partisipasi masyarakat adalah 61 % sudah dilakukan.

“Sebenarnya kalau disimak kita gak perlu gunakan baliho dalam kampanye, tapi apa mungkin?” Tanyanya.

Ia berharap agar para caleg tersebut terjun langsung k emasyarakat, agar bisa diketahui oleh masyarakat pendukungnya

(Fatah/Edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply