BENAHI KPU DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KPU Pusat harus benar-benar melakukan control yang ketat kepada Panitia Seleksi (Pansel) pembentukan KPU yang ada di Provinsi, Kabupaten dan Kota.  Karena untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas pada tahun 2014 harus bisa terpilih komisioner yang memiliki integritas, independensi disamping kompetensi dan kecakapan pendukung lainnya. Target KPU Pusat untuk meningkatkan partisipasi poltik secara nasional dari angka 71 persen pada pemilu 2009 menjadi 75 persen pada pemilu 2014 bukan  perkara mudah di tengah merosotnya partisipasi politik di berbagai daerah di Indonesia.



Realitas menurunnya partisipasi politik rakyat pada pilkada di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penyelenggara pemilu dari berbagai aspek.

Banyak pengamat mengkhawatirkan masalah rekrutmen komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten ini luput dari komisioner KPU di tingkat pusat. Seperti diketahui KPU pusat saat ini disamping disibukan dengan berbagai persoalan tahapan pemilu, juga dihadapkan pada beberapa persoalan kritis terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang telah memenangkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)  yang tentunya harus segera diputuskan status kepesertaannya pada Pemilu 2014.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply