Gerindra: Hapus Perppu Kembali ke UU Pilkada agar Negara Tak Boros



Zainuddin, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang


TANGERANG | BantenLink — Meskipun ada Undang Undang Komisi Pemilihan Umum (UU KPU) tapi tidak ada artinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya adanya fenomena calon kepala daerah incumbent melawan kotak kosong yang tidak ada artinya dalam kemajuan demokrasi.

Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Zainuddin, menanggapi lesunya gairah masyarakat dalam menjelang Pilkada Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang tinggal hitungan hari.

“Tidak ada artinya Undang Undang KPU (Komisi Pemilihan Umum) kalau Pilkada boros dan tidak beres, karena hanya melawan kotak kosong. Pilkada demikian tidak bermutu dan lebih baik uang Pilkada digunakan untuk pembangunan yang berguna untuk masyarakat,” ujar Zainuddin, Minggu (17/6/2018).

Dia memaparkan, betapa banyaknya kerugian negara dari pemborosan anggaran yang dilakukan jika Pilkada model tersebut terus dilanjutkan. Dirincikannya, satu hal saja mengenai biaya saksi satu orang saksi di tempat pemungutan suara Rp 300 ribu, sedang jumlah TPS yang ada di kabupaten sekitar 8000 TPS, maka begitu banyak anggaran yang sia-sia.

Untuk itu dirinya mendorong agar dicarikan solusinya dengan mencabut kembali dua Perpu yakni kembali menggunakan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah UU No 22 tahun 2014 yang disahkan 26 September 2014 setelah rapat Paripurna DPR RI sehari sebelumnya.

“Kembali ke UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah tak langsung atau pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Kalau untuk Presiden dan Wakil Presiden, bolehlah tetap dipilih rakyat, tapi kalau untuk Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seharusnya dipilih oleh DPRD. Agar tidak timbul permainan bisa dibuatkan aturan yang ketat,” imbuhnya.

Lebih jauh katanya, sebaliknya jika pun ada calon yang timbul pada Pilkada, akan cenderung adanya terjadinya money politik. Dengan adanya pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) secara tidak langsung atau hanya dipilih anggota DPRD, akan bisa menghemat karena pemerintah hanya mengeluarkan biaya administrasi dan proses pemilihan hingga penetapan kepala daerah.

“Mestinya Perppu yang disodorkan Presiden SBY pada 2 Oktober 2014 dicabut kembali lagi saja. Ada 2 Perppu yang harus dicabut yakni Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur/Bupati/Walikota untuk mencabut UU No 22 tahun 2014, serta Perppu Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih kepala daerah,” tandasnya.

EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply