Ngeri Gugatan Lahan, Kemenag MoU sama Kejari, Walkot Tangsel: Agar Diikuti Instansi Lain



Foto bersama seusai MoU Kemenag-Kejari Tangsel terkait rawannya gugatan aset lahan, Kamis (31/5/2018)

TANGSEL | BantenLink — Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, Kamis (31/5/2018), memuji upaya Kementerian Agama (Kemenag) wilayahnya yang melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait rawannya aset lahan Kemenag digugat masyarakat.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Master of Understanding (MoU) yang dilakukan Kepala Kemenag Abdul Rojak dan Kepala Kejari Bima Suparayoga di aula Kemenag setempat. Walikota Tangsel berharap kegiatan serupa bisa diikuti intansi lainnya.

Airin Rachmi Diany menyebutkan, kerjasama dimaksudkan dalam mengatasi persoalan perdata aset milik negara. Dikhawatirkan, jika harga lahan di Tangsel semakin mahal, bisa jadi akan banyak lahan aset yang akan digugat ahli waris. Di sisi lain perlu peningkatan fungsi pelayanan Kemenag Tangsel agar semakin baik.

“Sebagai negara hukum yang mempunyai banyak Undang Undang, kita harus berupaya menyadarkan dan memberikan pelajaran pada masyarakat mana yang hak dan mana yang benar. Ya, persoalannya dulu tanah di Tangsel murah dan saat ini terjadi kenaikan cukup tinggi. Semoga anak cucu kita tidak akan ada yang (menggugat) nantinya,” ungkap Walikota Tangsel.

Senada Walikota Tangsel, Kepala Kemenag Tangsel Abdul Rojak menjelaskan, tanah di Tangsel dulu masih luas dan harganya murah. Tapi saat harga sudah mahal, lanjutnya, maka banyak lahan aset yang digugat, oleh ahli waris maupun organisasi LSM dan sebagainya.

“Dengan adanya pendampingan diharapkan kasus perdata bisa dimenangkan dan aset lahan milik Kemenag Tangsel tidak hilang. Banyak tanah wakaf sekolah dan lainnya yang rawan mendapatkan gugatan. Macam tanah wakaf di Pondokbenda seluas 2000 meter persegi yang digugat oleh ahli waris, lantaran berdiri di atasnya sekolah dan masjid,” ungkap Abdul Rojak.

Dia berharap, dengan adanya kemitraan dan MoU dengan Kejari Kemenag Tangsel bisa mendapatkan pendampingan, masukan saran dan penyelesain hukum terkait perdata dan pengelolaan aset milik negara.

“Kerjasama Kemenag ini pertama di Provinsi Banten. Kami sendiri sangat memerlukan pendampingan dan masukan menyangkut permasalahan lahan. Apalagi ada sebanyak 449 madrasah terdiri dari Raudhatul Athfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, serta adanya sekitar 600 masjid dan ribuan majelis taklim di Tangsel,” papar Abdul Rojak.

Sementara itu, Kepala Kejari Tangsel, Bima Suprayoga, mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk mendampingi pemerintahan kota Tangsel. Fungsi kejaksaan selaku JPN (jaksa pengadilan negeri) tidak terlepas dari fungsi keperdataan.

“Kami mendapatkan kepercayaan seperti ini walau hanya sebatas konsultasi untuk datang ke kantor. Namun tidak berhenti hanya sampai disitu, kerjasama harus bisa dimaksimalkan dengan jangan menunggu ada masalah,” jelasnya.

Bima Suprayoga menambahkan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah personil jaksa perdata yang mempunyai nilai lebih atau mumpuni asalkan dengan data dan biaya yang mendukung.

“Yang harus diingat, masyarakat tidak sembarangan dalam menggugat, dan kejaksaan sendiri juga harus melayani pengaduan masyarakat. Jadi, diperlukan kebersamaan semua pihak dalam penyelesaian segala permasalahan hukum,” jelasnya.

EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply