Lulung Lunggana Pilih PAN, Katanya: Indonesia Dikendali Kapitalis dan Neoliberalis



Anggota DPRD DKI Jakarta bersama Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany

PADA orasi di depan anak pejuang yang menghadiri Pelantikan Pengurus Pemuda Panca Marga di Tangerang Banten, H Lulung Lunggana mengungkapkan berhentinya Presiden Soeharto sebagai kekalahan bangsa Indonesia. Pascareformasi ada kelompok dikendalikan kapitalisme dan neoliberalisme, katanya.

Disebutkannya, dirinya sudah dipecat dari Partai-nya (PPP), namun hingga kini masih beraktivitas sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta. Banyak pimpinan partai yang merayunya untuk pindah partai, seperti Partai Demokrat, PKS, PKB dan Gerindra. Namun setelah istikharah ditetapkannya akan gabung dengan PAN di bawah pimpinan Bang Zul. Katanya bercanda PAN adalah Partai Amanah Nahdatululama.

Hal itu dikatakannya di hadapan Walikota Tangerang Selatan Pengasuh Debus Banten, Ketua KNPI Banten, Ketua Pemuda Panca Marga Banten, Haji Lulung Lunggana sangat apresiasi kegiatan pengukuhan PPM Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan kegiatannnya menemani Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepada Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dinyatakannya dia men-support organisasi anak veteran. Walaupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendukung dinyatakannya dirinya wajib datang.

“Abdi teh urang Petir Banten lahir Tanahabang pulang ka lembur,” katanya kepada Airin. Sebagai anak Tubagus Ibrahim, semua saudara lelakinya menggunakan gelar tubagus. Ibunya orang Betawi, sehingga kesannya tidak ada yang membela betawi. Saya sendiri, tidak memakai tubagus,” ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah dipecat dari PPP itu.

Dalam perjalanan hidupnya, di Tanahabang Lulung yang hanya dikenal sebagai orang Betawi bercampur dengan orang Banten yang menjadi porter. Porter itu saling melindungi. Dan Lulung dikenal sebagai preman Tanahabang. Diakuinya dengan dirinya bersyuku karena dengan julukan itu membuat namanya menjadi besar, hingga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

“Selama menjadi pimpinan DPRD selama 2 ada saya merasakan masa-masa fluktuatif dan harus mengambil keputusan yang berubah. Sebagai anak pejuang, terjadinya degradasi politik Jakarta berdampak pada saya harus menentang arus besar. Orang ketakutan, hoax dan meme membuat popularitas saya mendunia,” papar Lulung.

Di bagian lain dikatakannya, Perubahan UUD yang harus di kembalikan seperti semula membutuhkan perjuangan. Kita hidup dengan keberagaman dan harus memelihara hidup antar satubdan lainnya yang beragam.

“Sebagai orang Banten saya merasakan dampak pemistaaan agama yang solusi persoalannya harus kembali ke UUD 45. Reformasi 1998 pun hingga saat ini yang tidak menjadi pelajaran di kurikulum pelajaran,” tambahnya.

TNI dan Polri Seharusnya Membuat Negara Semakin Kuat

Lebih jauh dikatakan Lulung Lunggana, agenda kapitasme dan neoliberalisme dan berhentinya Presiden Soeharto sebagai kekalahan bangsa Indonesia. Perhatian, ada kelompok yang dikendalikan kapitalisme dan neoliberalisme yang ada di parlemen. TNI dan Polri yang seharusnya menjaga sehingga negara menjadi kuat semakin jauh.

“TNI dan Polri meminta anggaran 15 T dikasih 5 T. Agenda kapitalisme dan neoliberalisme juga tidak menginginkan Partai Islam hanya satu. Pascareformasi, pada 1999 lahir RUU HAM, sehingg setiap warga boleh membuat partai dan lolos 48 partai yang menjadikan banyaknya Partai Islam tidak mau mau bersatu di kancah politik. Partai Islam pecah dan tidak bisa bersatu. Pengaruh kapitalisme semakin merajalela dengan adanya perubahan UUD 1945 yang menyebutkan Presiden adalah warga negara sejak kelahirannya.

“Jangan heran kalau Ahok menjadi kepala batu, dan seperti orang berkuasa dan bercita-cita ingin menjadi wakil presiden mengatakan dekingan gua presiden. Bahkan dengan terjadi kerusuhan di Mako Brimob, dimana keberadaan Ahok cuma Allah yang tahu,” ucap Lulung.

Sebenarnya, katanya lagi, tidak boleh ada kecenderungan orang dipengaruhi kapitalisme dan neoimperalisme. Pangdam, Kapolda dipengaruhi kapitalis,” ungkap Lulung.

Katanya lagi, ekonomi tergerus dengan kehadiran Alfamart dan Alfamidi. Solusinya DPRD, Bupati/Walikota harua membuat regulasi menerima karya UMKM. Hari-hari ini rakyat cuma medapatkan BPJS, media massa tidak dikuasai dan tak satu gedung pun mempunyai unversitas yang hebat.

“Kita hanya dipengaruhi televisi, medsos dan politik. Di Monas hanya cuma untuk mendapatkan bagi-bagi sembako senilai Rp 10 ribu rakyat datang berebut. Anak muda menjadi alat penyambung, orang modern tidak percaya dengan kebenaran yang kita lakukan. Generasi anak muda sekarang bergeser menjadi sarana untuk merebut kekuasaan di Pilkada dan Pilpres. Oleh karena itu PPM harus menjadi garda paling depan penerus cita-cita proklamasi,” tandasnya.

EDY SYAHPUTRA TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply