UU Ormas dan Penolakan Gugatan HTI



Massa HTI saat berlangsungnya gugatan di PTUN Jakarta

Ketum HTI, Ustadz Rochmat S Labin, dalam jumpa persnya usai persidangan mengatakan, Undang Undang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Nomor 17 Tahun 2017 akan melahirkan pemimpin diktator. Putusan hakim yang menolak seluruh gugatan HTI adalah bukti dari penegakkan hukum yang buruk di negara ini.

OLEH RUKMANA

Perdebatan ideologi negara sejatinya sudah selesai sejak tahun 1962, perdebatan panjang tentang ideologi negara kala itu telah membawa para tokoh bangsa baik dari kalangan nasionalis, sekuler mahupun tokoh Islam kepada sebuah kesepakatan atau konsensus kebangsaan yakni Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Saat itu para founding fathers seperti Ir. Soekarno, Moh Hatta, M. Yamin, AA Maramis, Abi Kusno, Bagus Hadi Kusumo, Agus Salim, Wahid Hasyim, KH. Kahar Mozakir yang juga merupakan tokoh – tokoh dalam BPUPKI telah final menetapkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengorbanan Umat Islam yang begitu besar kepada bangsa Indonesia terus diuji kesabrannya sejak masa itu, fakta sejarah menyebutkan, pada awalnya, dalam Pancasila yang dirumuskan bersama oleh para founding fathers tersebut terdapat tujuh kata yang menyatakan bahwa: kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya.

Umat Islam Pelopor Toleransi

Namun atas usulan dan ancaman memisahkan diri dari Indonesia datang dari tokoh – tokoh kristen katolik saat itu, maka tujuh kata dalam Pancasila atau yang dikenal sebagai piagam Jakarta itu dihapus, ini adalah fakta sejarah dimana sejak dahulu, Umat Islam sangat toleran, oleh karenanya, tidaklah bijak jika pemerintah menuding umat Islam Indonesia adalah Umat Islam Intoleran.

Kini perdebatan ideologi kembali muncul ditengah – tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang konon menganut sistim demokrasi, kebebasan atau demokrasi yang lahir sejak tahun 1997-1998 telah melahirkan organisasi – organisasi kemasyarakatan dengan orientasi beragam.

Masyarakat Indonesia yang selama hampir 32 tahun terbungkam oleh sebuah sistim pemerintahan “diktator” mengalami euforia demokrasi yang luar biasa, kalangan islam mulai bergeliat dalam berpolitik secara terang terangan, namun, pada perkembangannya, euforia demokrasi mengalami kebablasan, hal ini ditandai dengan amandemen UUD 45 sebanyak dua kali dan terus hingga pemilu dengan sistim suara terbanyak, bahkan hari ini negara berjalan tanpa sebuah perencanaan yang jelas dan terukur.

Begitu pula dengan kebebasan berserikat. hampir tak ada siapapun yang tak bisa mendirikan ormas, ini membuat ormas – ormas yang berafiliasi mancanegara bahkan dunia pun bisa leluasa masuk ke Indonesia seperti Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syaykh Taqiyuddin An Nabhani pada tahun 1953 di Al – Aqsha Palestina bahkan Keturunan Tionghoa pun boleh dan sudah mendirikan ormas di Indonesia.

Ijtihad para pendiri Hizbut Tahrir adalah sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada “hukum-hukum Allah” yakni “hukum Islam”, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak “Islami”/”kufur” agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara barat yaitu demokrasi.

Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yakni “Khilafah Islamiyah” di dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali.

Menyikapi begitu bahayanya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Organisasi HTI dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru, Atas dasar itulah, pemerintah membubarkan HTI.

Tentu saja, HTI tidak tinggal diam mendapat persekusi dari negara, HTI menggugat pemerintah dalam hal ini Kemenkumham pada tanggal 13/10/2017 di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN), HTI menggugat proses pencabutan badan hukum oleh Kemenkumham, yang dalam pandangan HTI, Yang memiliki kewenangan untuk mencabut badan hukum HTI adalah pengadilan negeri, selain menggugat Proses Pencabutan badan hukum HTI, Subtansi Surat Keputusan Kemenkumham pun turut digugat.

Akhirnya, sidang putusan terakhir gugatan HTI no.211/Mei/2017 digelar Senin 07/05/18 di PTUN Jakarta, sekitar 3000 pasukan TNI POLRI pun disiapkan untuk mengantisipasi adanya chaos pasca pembacaan putusan sidang gugatan HTI terhadap Kemenkumham.

Dalam amar putusan PTUN Jakarta yang dibacakan dalam sidang putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kemenkumham Senin 07/05/18, Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indera Permana SH,. MH,. Memutuskan; gugatan HTI tentang Tindakan inprosedural Kemenkumham yang mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT), HTI ditolak, hal karena menurut Hakim, tudingan HTI tidak terbukti.

Bahkan Gugatan HTI terkait Subtansi Putusan yang berdampak hukum terhadap HTI pun ditolak dengan pertimbangan bahwa: PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan sebuah produk hukum, dan menyarankan HTI untuk menguji materikan ke MK.

putusan Kemenkumham terkait pencabutan badan hukum HTI dikeluarkan 13 juli 2017, dalam hal pencabutan badan hukum ini penggugat menilai bahwa tergugat didalam melakukan pencabutan SKT HTI yang didasarkan pada perpu no 2/2017 tentang perpu ormas,HTI dinilai telah melanggar Undang – Undang no. 17/2013 yakni, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atribut yang sama dengan pemerintahan, lembaga internasional, instansi pemerintah, dan gerakan sparatis, pasal 59 ayat 2 huruf a, ormas dilarang melakukan permusahan sara, melakukan pnodaan agama, melakukan sparatis , melakukan gangguan terhadap fasilitas umum, sesuai dengan UU no. 17/2017 ayat 4,
Menimbang surat Bareskrim Polri tentang bukti video diperoleh fakta hukum bahwa: apabila ormas melanggar pasal 60 ayat 2a, maka diberikan sanksi administrasi dan b, pencabutan skt oleh kemenkumham,Ketua Majelis Hakim menilai, HTI telah melanggar pasal 59, huruf c ayat 4, olehkarenanya, pencabutan badan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham sudah tepat dan tidakmelanggar hukum.

Dalam UU no. 17 th 2013 tentang ormas pada huruf a,b,c,d,e, jelas menekankan agar pemerintah memberi sanksi terhadap ormas yang menganut faham yang bertentangan dengan pancasila, PTUN tidak punya haq menilai keabsahan sebuah putusan hukum, pemerintah dapat menggunakan uu no 2 th 2017 yang merupakan perubahan dari uu no 17 th 2013 dalam menertibkan ormas di negeri ini.

Dalam pembacaan putusan, hakim menyampaikan, Ormas yang melanggar pasal 21,51 ayat 2 dan pasal 61 ayat 1 harus diberikan sanksi berupa penghentian kegiatan dan pencabutan skt yang dilakukan oleh menteri terkait, dalam hal ini menteri disarankan meminta pendapat kepada intansi yang berkompten, dalam hal putusan Kemenkumham terhadap HTI, Menteri Kemenkumham sudah meminta pendapat dari Menkopolhukam, sehingga keputusannya sudah melalui prosedur yang benar.

Tidak ada kewajiban bagi Kemenkumham untuk memberikan peringatan dan dialog terhadap HTI,karena pelanggaran HTI dinilai sebuah kasus yang bersifat extra oldinary Chrime.

Isi daripada Pasal 59 ayat 4 menyebutkan, ormas dilarang menganut faham yang bertentangan dengan pancasila, komunisme, merxixme dan ateisme serta lenimisme.

HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif dalam pembangunan nasional,HTI dinilai telah menimbulkan benturan antar kelompok di masyarakat, melakukan dakwah tentang sistim khilafah, ditemukan buku tentang struktur khilafah karangan Ar – ahmad, sistem pemerintahan islam bukan kerajaan, imperium, dan republik, sistem pemerintahan islam adalah khilafah, HTI berpandangan, seluruh umat islam wajib ada di satu negara dan satu orang kholifah, jika khlafah sudah tegak, maka haram bgi muslim lain mngakkan khilafah.

Ditemukan pula bukti buku daulah islam HTI yang terdapat perundang undagan, dalam buku karangan Al – Mawardi Ahkamu sultoh jelas menganut faham bahwa: khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Dalam pandangan HTI, Bagi muslim yang tidak mau perjuangkan khilafah, akan hina, dipimpin oleh pmimpin dzolim.

Perbedaan pendapat terjadi dalam kalangan Muslim, tanggal 07/2015 muktamar muhamdiah mengatakn, muhamdiah harus terus berjuang mengisi kemerdekaan indomesia dalam bingkai NKRI dan pancasila, begitupun dengan NU dalam munasnya, NKRI merupakan hasil perjanjian luhur bangsa indonesia, maka siapapun yang menentang pancasila harus ditindak tegas.

Prof,. DR,. Azumardi Azra dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli mengatakan, instiusi khilafah sdh slesai dgn 4 kholifah, yang ada adalah mamlakah, Khilafah Ustmaniah bukan contoh bagi umat islam yang baik, sistem khilafah tidak relefan diterapkan di Indonesia.
HTI terbukti telah melakukan gerakan menyebarkan faham khilafah pada tanggal 02/06/ 2013 dengan mengundang ulama Yaman, Pakistan, Inggris,Libia, Libanon dan Syiria, bahkan utadz Muhamad Kurnia mengajak mahasiswa IPB untuk menghancurkan ikrar ribuan mahasiswa IPB bersumpah sepenuh jiwa, sistem sekuler hanya sumber penderitaan, kedaulatan harus kembali pada Allah, dengan sepenuh jiwa akan terus berjuang dibawah khilafah.2016.

Muhamad Gatot Saptono telah menyebarkan faham Khilafah di IPB, ini bukti terberat bagi HTI, Sebagian ahli menyatakan, gagasan HTI menyatukan seluruh umat Islam dalam sebuah pemerintahan khilafah tidak akan mungkin terjadi.

Menoleh pada sejarah berdirinya HTI adalah parpol dunia yang bercita – cita membangkitkan kembali khilafah islamiyah, HTI berangkat dari kekecewaan atas bubarnya khilafah usmani dimana palestina pernah menikmati ketentraman, walau kini dijajah oleh Israel, fakta sejarah telah !emberi pelajaran besar dimana para sultan atau khilafah di indonesia atau khilafah telah menyerahkan kekuasaan pada NKRI, nah diaini hti sehrusnya !gikuti jejak para sultan dengan menyerahkan konsep khilafah kepada nkri, hti jgn bersikeras memksakan khilafah.

Menimbang pada prinsip Ukhuwah watoniah, basyariah dan Islamiah, hakim mmutuskan, HTI harus menempuh jalur konstitusi dalam mmperjuangkan konsep khilafah, namun dalam buku yang dikarang oleh yahya Ar 2005 M HTI memandang demokrasi adalah sistem kufur, dalam quran surat yusuf 40 maka HTI memilih tidak ikut pemilu, inilah bukti HTI menentang pancasila.

HTI adalah parpol dunia, HTI indonesia sama dengan HTI di seluruh dunia, yang sama prgerakannya, namun HTI didaftarkan sebagai perkumpulan bukan parpol, maka dari sejak kelahirannya HTI sudah salah, HTI telah terbukti myebarkan faham khilafah, telah salah dalam mendaftarkan, keputusan kemenkumham tidak bertentangan dengan kewenangannya.

Rate this article!

Leave a Reply