Pembangunan Gedung LPM Kelurahan Tigaraksa Tanpa Plang, BPK Diminta Beri Sanksi



Gedung LPM Kelurahan Tigaraksa yang dibangun tanpa informasi papan proyek. Foto diambil, Senin (30/4/2018)

KAB TANGERANG, BantenLink — Pembangunan gedung LPM sekaligus Karang Taruna di depan kantor Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, diduga sengaja dengan menutupi keterbukaan informasi kepada publik dengan tanpa memasang papan proyek,

Diketahui dengan tidak memasang informasi yang memuat berbagai aspek pembangunan, seperti nama, spesipikasi bahan, ukuran dan harga, riskan perkara tindak pidana korupsi. Untuk memeriksanya BPK atau Inspektorat harus menghentikan pembangunan dan memberikan sanksi.

Terkait proyek yang hampir selesai pembangunannya hingga Senin (30/4/2018) sore itu, aktivis social control menduga lurah Tigaraksa, Galih Prakosa, terlibat menyembunyikan informasi. Bahkan saat akan ditanyakan media seputar pembangunannya, jebolan STPDN tersebut malah meninggalkan wartawan ngeloyor masuk ke ruangan dan mengunci pintunya.

Ketua LSM MARA, Edy Syahputra, menyayangkan sikap pejabat publik yang kalau tak salah tidak pelu menghindar wartawan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penggiat antikorupsi. Bahkan seharusnya mwmberi tahu adanya pembangunan di tempatnya berdinas.

“Aneh nih lurah, wartawan mau menanyakan info pembangunan, eh malah ngeloyor ninggalin masuk ke ruangannya. Tentunya ini bentuk contoh lurah yang tak patut ditiru. Lagian, Apa yang harus ditakutkannya kalau wartawan nanya-nanya soal pembangunan yang ada di wilayah kerjanya,” ungkap Edy Syahputra dengan mimik heran.

Dia menambahkan, dengan tidak membuat papan proyek pada pembangunan gedung LPM/Karang Taruna, seolah pekerjaan akal-akalan yang harus ditutupi -tutupi. Masyarakat seharusnya kan tahu apakah itu kegiatan dinas, kecamatan atau kelurahan Tigaraksa sendiri.

Kemudian, orang lain dibuat buta apakah anggaran proyek berasal dari APBD, APBN atau sumber dana lainnya. Ini jelas melanggar Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 tahun 2006 mengenai berbagai aspek bangunan.

“Setidaknya, Lurah Tigaraksa mengingatkan pembangunan gedung LPM/Karang Taruna harus memasang plang proyek. Jangan bangunan sudah jadi baru memasangnya. Ini kan sama saja pembohongan dengan sengaja menutupi Keterbukaan Informasi Publik,” tandas aktivis LSM itu ketus.

REDAKSI

Leave a Reply