Tanpa Saingan, Ricky Umar SH Terpilih Tiga Periode Pimpin DPD KAI Banten



H Ricky Umar A SH MM

TANGERANG, BantenLink — H Ricky Umar A SH MM untuk yang ketiga kalinya kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten Periode 2018-2023. Pengacara senior ini terpilih lagi setelah mendapat daulat dari sebanyak 4 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Serang Raya (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Steering Committee (SC) atau panitia pelaksana juga meminta Ricky Umar SH sebagai ketua DPC Provinsi Banten sebab tidak ada calon ketua lain. Untuk itulah SC yang diketuai Deddy Suryadi SH MH, Wakil Ketua Leo Budi Satria SH MH, Mohamad Anwar SH, Abu Bakar SPd SH meminta persetujuannya.

Hal itu terungkap pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 yang dihadiri ratusan peserta berprofesi sebagai advokat pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Soll Marina Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (28/4/2015). Namun, meski suasana penuh debat terjadi sebelumnya karena perbedaan pendapat yang mensyaratkan calon harus pernah menjadi pengurus DPC dengan dukungan DPC dan memiliki pendukung dalam jumlah tertentu, akhirnya tidak satu orang pun yang dicalonkan dan mencalonkan diri.

Ricky Umar sendiri mengemukakan, sudah tak ingin mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai Ketua DPD KAI Banten. Alasannya sudah mengabdi selama dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Dinyatakannya, dirinya kini hanya ingin menjadi penasehat organisasi dan fokus dengan keluarga. Untuk menguatkan keinginannya itu, bahkan diiringi musik hiburan dirinya sampai sengaja menyanyikan dengan serius lagu bertajuk: “Cukup Dua Kali”. sengaja Namun apa boleh buat, tetap saja didaulat lagi memimpin KAI Banten untuk yang ketiga kalinya, sehingga permintaan dan amanat kepercayaan dari para pengurus dan anggota KAI Banten iti tak dapat ditolaknya.

Akhirnya setelah Ricky Umar SH secara aklamasi diajukan dan disetujui SC, pimpinan dari Pandawa Lawyer Assosiates ini menjadi ketua DPD KAI Provinsi Banten yang ketiga kalinya. Sedangkan untuk bahan bukti kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI di Jakarta, dia meminta rekomendasi yang ditandatangani setiap DPC.

“Pada Musda ke-2 tahun 2013 lalu saya sudah didaulat untuk memimpin kembali. Sekarang pun saya juga diharuskan memimpin kembali untuk Periode 2018-2023. Ini sebenarnya sebagai pemerkosaan hak asasi saya,” tutur Ricky Umar dengan nada sedikit bercanda. Ditambahkannya, walau hanya ingin menjadi penasehat, terpaksa dengan “berat hati” menerima amanah, dengan catatan meminta rekomendasi semua DPC yang ditandatangani dan bermeterai untuk “diajukan ke atas”.

Butuh Ricky Umar

Sebelum dilakukan pemilihan Ketua DPD KAI Provinsi Banten, pengacara kawakan ini menyampaikan laporan pertanggunganjawaban selama memimpin di Periode 2013-2018. Setelahnya, tiga ketua DPC yakni Raidin Anom SE SH (Kabupaten Tangerang) mengatakan masih sangat membutuhkan kepemimpinan Ricky Umar. Tedy Subrata SH (Kota Tangerang) dan Agus Surahmat (Serang Raya) menyampaikan hal yang senada memilih Ricky Umar SH, Bahkan Agus Surahmat malah bernostalgia pernah bersama-sama Ketua DPD KAI Banten itu mendatangi DPR RI dan MA, sehingga menjadi alasan menerima laporan pertanggungan jawaban sang ketua terpercaya dengan tanpa catatan.

Sedangkan Gimono IAS SH MH (Tangerang Selatan) memberikan catatan tentang Ricky Umar yang sudah berhasil membimbing dan mengarahkan KAI sejajar dengan yang lain bahkan menjadi organisasi advokat nomor satu. Tapi disarankannya, demi lebih solid dan bersatunya kepengurusan DPD KAI Banten, dia meminta agar nantinya diupayakan ada pengurus yang berasal dari DPC Serang Raya dalam formatur.

“Sebenarnya saya bercita-cita ingin menjadikan Pak Ricky Umar menjadi Presiden KAI. Saya pesankan juga agar dalam kinerja kepengurusan baru nanti jangan sampai lupa untuk mengawal revisi undang-undang agar setiap anggota KAI bisa mutlak masuk ke pengadilan tanpa embel-embel apapun. Tak lupa saya menyampaikan ucapan terimakasih atas penunjukan oleh 4 DPC untuk kepemimpinan Pak Ricky Umar kembali, dan tentunya berharap akan membawa KAI lebih baik,” papar Gimono.

Prestasi KAI Banten

Dalam laporan pertanggungjawanbannya Ricky Umar SH menyampaikan keinginannya, agar hambatan dalam berorganisasi, seperti kurang solidaritas, persoalan tidak bisa menepati manajemen waktu ketika rapat, kurang terjaganya komunikasi serta minimnya dana organisasi, merupakan benturan selama dua periode yang harus dicarikan solusinya. Harapannya kedepan, agar lebih terjalin komunikasi yang baik, mempunyai rasa memiliki dan saling percaya.

Dalam laporan pertanggungan jawaban (LPJ) Ricky Umar selama memimpin 2 periode, DPD KAI Banten telah meluluskan sekitar 500 advokat. Meski diakuinya belum berbuat apa-apa, tapi yang telah dicapai diharapkan bisa dijadikan sebagai pencapaian yang sekaligus sebagai evaluasi. Menurutnya, perjalanan tidak semudah yang dibayangkan, untuk itu memerlukan kritik dan saran membangun dari rekan-rekan sesama pengacara agar organisasi jangan sampai terpecah.

“Organisasi profesi KAI harus mengedepankan profesionalisme dan mengembangkan potensi. Syukurlah, di DPD KAI Propinsi Banten telah mampu menjalankan fungsinya. Untuk Pengadilan Tangerang 80 persen yang beracara adalah anggota KAI. Selain itu kita telah melakukan upaya pascapenyumpahan, tentang boleh bersumpah di Pengadilan Tinggi. Terus melakukan perekrutan anggota baru, banyak yang bertugas di Posbakum, melakukan audiensi dengan berbagai institusi pemerintah serta aktif melakukan pembelaan hukum,” beber pengacara yang juga Ketua Ormas Benteng Bersatu itu.

DPD KAI Provinsi Banten, lanjutnya, telah bekerjasama dengan Kementerian Agama dengan melibatkan DPC Kabupaten. Penyuluhan hukum pun akan dilakukan di Pondok Pesantren. Disampaikannya lagi, pencapaian yang lainnya, untuk advokasi telah dapat melegalkan dengan diaktekan dan disetujui namanya LBH KAI Kabupaten Tangerang, selain memenangkan tender penanganan haji dan umroh serta melakukan lobi penempatkan anggota di seluruh Pengadilan Agama di Banten.

“Terkait keuangan kita berasal dari biaya administrasi KTA, pembagian hasil uca, sumbangan yang diperuntukkan bagi gaji staf, biaya pelantikan, biaya untuk unjuk rasa ke Mahkamah Agung, Rapat Pengurus, Rapimda, Musda hingga Munas. Hambatan kurang solidaritas, manajemen waktu, komunikasi tidak terjaga, minim dana. Solusi benturan dengan rapat. Selama 2 Periode buatan, komunikasi baik, rasa memiliki dan saling percaya,” tandasnya. (Edy Tanjung)

Leave a Reply