HANURA Surati Gubernur & DPRD Banten agar Tolak Ajuan Ilegal PAW Dewan



Surat permintaan DPP HANURA agar menolak pengajuan PAW oleh Oesman Sapta dan Herry Lontung

JAKARTA | BantenLink — DPP Partai HANURA menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Banten terkait permintaan tidak memeroses permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diduga diajukan oleh orang yang mengakui Ketua Umum, Sekretaris Umum bernama Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar.

Daryatmo, Syarifuddin Sudding selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai HANURA berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di DPP Partai Januari, Cilangkap Jakarta Timur pada 18 Januari 2018, menyebutkan pihaknya berpedoman pada penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN-JKT) yang menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Skep MenkumHAM).

Di surat bernomor B/147/DPP-HANURA/|||/, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Banten diminta menolak surat permohonan dari pihak yang secara ilegal mengatasnamakan Ketua Umum Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar.

Dalam surat itu disebutkan, Penetapan PTUN Jakarta bernomor 24/G/2018/PTUN-JKT sebagai kepastian hukum dalam menunda Skep MenkumHAM nomor M.HH.01.AH.01 Tahun 2018 yang tanpa legal standing tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai HANURA Periode 2015-2020.

Hasil Munaslub II Tahun 2018 DPP Partai HANURA dengan Ketum Daryatmo dan Sekum Sarifudin yang diaktekan notaris Zainun Ahmad SH MKn, jelas melawan adanya intervensi MenkumHAM RI. Dalam hal ini,Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili, mengabulkan menetapkan permohonan gugatan pengurus partai HANURA yang sah.

Oleh karena itu, Skep MenkumHAM Yasonna Laoly harus ditunda pelaksanaannya secara hukum administrasi negara. Selain itu, ketetapan PTUN-JKT yang mengikat (erga omnes) wajib dilaksanakan kecuali ada keputusan atau penetapan lain yang bisa membatalkan.

| EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply