Pasca Tap PTUN-JKT, Saleh Asnawi Bawa ke Ranah Hukum yang Ngaku HANURA Osman Sapta



Pengurus Sah HANURA

H Drs Saleh Asnawi MA MH

JAKARTA | BantenLink — Ketua DPC Partai HANURA Kota Tangerang Selatan, Moh Saleh Asnawi, mendukung edaran perintah Ketua Umum Daryatmo dan Sekretaris Umum Syarifuddin S yang dikeluarkan pada hari Kamis 22 Maret 2018 lalu pascaketetapan PTUN-JKT menunda Skep MenkumHAM.

Ditegaskannya, Surat bernomor A/030/DPP-HANURA/RA/III/2018 mengenai petunjuk organisasi, salah satu poinnya mengintruksikan agar para Ketua DPD dan DPC untuk mengambil langkah hukum dan politik jika menemukan oknum yang mengatasnamakan pengurus Partai HANURA versi Ketua Umum Osman Sapta dan Herry Lontung Siregar.

“Ya, kita akan ambil langkah hukum jika masih ada yang mengaku-ngaku pengurus Partai HANURA versi Osman Sapta dan Herry Lontung,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan bernama lengkap Drs H Moh Saleh Asnawi MA MH itu pada bantenlink.com pada pagi hari ini.

Diterangkannya, Penetapan PTUN Jakarta bernomor 24/G/2018/PTUN-JKT sebagai kepastian hukum dalam menunda Skep MenkumHAM nomor M.HH.01.AH.01 Tahun 2018 yang tanpa legal standing tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai HANURA Periode 2015-2020.

“Jadi, hasil Munaslub II Tahun 2018 DPP Partai HANURA dengan Ketum Daryatmo dan Sekum Sarifudin yang diaktekan notaris Zainun Ahmad SH MKn, jelas melawan adanya intervensi MenkumHAM RI. Syukurnya, Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili, mengabulkan menetapkan permohonan gugatan pengurus partai HANURA yang sah,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Saleh, Skep MenkumHAM Yasonna Laoly harus ditunda pelaksanaannya secara hukum administrasi negara. Selain itu, ketetapan PTUN-JKT yang mengikat (erga omnes) wajib dilaksanakan kecuali ada keputusan atau penetapan lain yang bisa membatalkan.

| EDY TANJUNG

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply