Reses, Muhlis DPRD Banten Sambangi Warga Kampung Jatake



Muhlis SH

TANGERANG | BantenLink — Kedatangan Anggota DPRD Provinsi Banten, Muhlis SH, pada Reses Masa Persidangan ke-2 Tahun Anggaran 2017/2018, di Kampung Jatake RT 3 RW 5, Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, mendapatkan sambutan dengan kehadiran sekitar 200 warga.

Kegiatan Reses “Dewan” dari PDIP itu dipandu Ketua PAC Pagedangan, Acong, dan dihadiri Jaro kampung Jatake, Muhidin, Lurah, Binamas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Ketua DKM Umar, Ketua RT 3 RW 5 Usman dan para ibu rumah tangga.

Menurut Muhlis SH, kegiatan Reses yang dilaksanakannya sebagai kegiatan di luar beberapa kali dalam setahun dengan datang menemui masyarakat ke daerah pilihan (Dapil). Dalam kesempatan itu disampaikannya mengenai APBD Propinsi Banten.

Dirinya bersyukur dan mengucapkan terimakasih atas mandat masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014, kampung Jatake desa Kadusirung termasuk dalam dapilnya, serta banyak yang mendukung dan mendoakan.

Kepada masyarakat Muhlis SH menerangkan, di DPRD Provinsi Banten memiliki sebanyak 5 Komisi, yaitu Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Perekonomian, Komisi 3 Bidang Aset, Komisi 4 Bidang Infrastruktur dan Tataruang dan Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dirinya sendiri dipercaya dalam Komisi 4 dan termasuk dalam Badan Anggaran. Untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi), selaku anggota dirinya sebagaimana halnya yang lain, mempunyai tugas Pengawasan, Budgeting dan Legislasi.

Tak hanya membeberkan maksud dan tujuan Reses DPRD Provinsi Banten, Muhlis SH yang memulai Reses jam 15.00 WIB dan berakhir hingga saat menjelang shalat Ashar itu mengatakan, dari pertemuan dengan warga minimal bisa mendengar permasalahan krusial.

Selain itu disampaikannya tentang seputar BPJS, yaitu pada tahun 2018 Provinsi Banten sudah menganggarkan senilai Rp 300 miliar untuk membiayai kesehatan gratis bagi masyarakat.

Namun karena pemerintah daerah harus terkoneksi dengan BPJS, saat ini lagi dibahas metode terbaik sehingga bisa meng-cover agar masyarakat bisa langsung berobat. Asumsinya, jika sejuta masyarakat tidak mampu tidak masuk BPJS, bisa disampaikan secara tertulis untuk dikover Pemda karena anggaran sudah ada.

Dijelaskannya, hanya tinggal sinkronisasi BPJS, JKM dan sebagainya, karena Provinsi Banten telah menganggarkan dana untuk kesehatan masyarakat. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 dimana Pemda memiliki kewenangan, sehingga Gubernur Banten Wahidin Halim meminta DPRD menganggarkan. Kendalanya terbentur regulasi yang sudah ada sebelumnya. dan adanya kendala tidak kebijakan yang dibuat tidak bisa bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Begitu juga dengan sekolah gratis untuk tingkat SMA/SMK yang sudah menganggarkan Rp 10,9 triliun, namun baru sebatas sekolah negeri saja
.
Dalam Reses Muhlis SH juga menyebutkan, ingin mendengar bukan didengar saja secara formal, tapi bisa bertatap muka. Dirinya memohon maaf dalam perjuangannya belum bisa memberikan optimal.

Masalah infrastruktur katanya merupakan bagian penting dalam konektivitas. Dalam hal ini Pemda dan Pusat memprioritaskan agar tersambung dan tidak ada lagi daerah yang tertinggal.

EDY

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply