Penegak Hukum Diminta Tindak Lanjut Dugaan Gratifikasi Kecamatan Pagedangan dan GBI



Gratifikasi Perizinan

Demo tolak salahi izin peruntukan di depan kantor Kecamatan Pagedangan, Kamis (1/3/2018)

KABTANGERANG | Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan maupun KPK, diminta untuk menuntaskan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang berupa gratifikasi atau pungli yang dilakukan oknum Camat Pagedangan beserta kroninya dengan pengelola GBI.

Hal itu disampaikan Aliansi Masyarakat Pagedangan Raya (“Ampera”), sesaat setelah melakukan demo yang diikuti sekitar 200 aktivis di halaman kantor kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis (1/3/2018) siang tadi.

Menurut salah seorang demonstran, Coki Firdaus, penegak hukum seharusnya terus menindaklanjuti OTT (operasi tangkap tangan) Polresta Tangerang Selatan terhadap staf camat Pagedangan, BP, sebagai bawahan Camat AK, yang menerima sejumlah uang dugaan gratifikasi atau pungli dari seseorang yang mengurus izin rumah ibadah.

“Ampera” sendiri, katanya, merupakan gabungan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) di kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, di bawah pimpinan Mukhlis. Gabungan ormas itu menyebutkan, tindakan Camat AK, telah mengganggu kenyamanan dan keharmonisan masyarakat Pagedangan.

“Kami mendesak Camat Pagedangan untuk mempertanggungjawabkan soal perizinan diduga di wilayah kedinasannya. Untuk itu segera melarang segala bentuk kegiatan ilegal di kawasan Mall QBig atau gedung ICC,” ungkap Firdaus.

Dalam demo yang dijaga ketat petugas kepolisian dari Polsek Pagedangan, Koramil, Polresta Tangsel itu, dimintanya aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan.

“Bahkan Bupati Tangerang harus memberikan sanksi tegas pada Camat Pagedangan jika terbukti mengeluarkan segala bentuk perizinan GBI di Mal QBig atau ICC, yang kuat dugaan menyalahi aturan peruntukan,” imbuhnya.

Selaku masyarakat kecamatan Pagedangan, katanya lagi, pihak.”Ampera” merasa kecewa dan menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan AK selaku camat Pagedangan. “Ampera” menilai, lanjut Coki Firdaus, yang bersangkutan telah mengingkari komitmen terhadap masyarakatnya sendiri.

“Terkait perizinan gereja yang menyalahi peruntukan ini, telah menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang kami lakukan sekarang ini. Demo sendiri telah beberapa kali kami lakukan, seperti sekarang ini,” jelas Coki.

Sementara itu,Penegak “Ampera” juga meminta pihak manajemen QBig atau gedung PICC untuk tidak terlibat meyalahi peraturan perizinan peruntukan, dengan tidak lagi menyewakan gedung yang untuk GBI.

“Pihak GBI juga seharusnya tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan Gedung WBig atau ICC sebagai tempat ibadah, apalagi sampai melakukan dugaan grafikasi. Padahal kami telah berkali-kali mengingatkan pada demo, dalam peruntukan jangan menyalahi aturan,” tuntasnya. |

EDY TANJUNG

Tags:

Leave a Reply