Hindari Sengketa Pilbup Panwaslu Bekali Panwascam se-Kab Tangerang



Bimtek Panwaslu

Ketua Panwaslu bersama Komisioner Panwaslu Muslih dan Andi Irawan

KABTANGERANG | BantenLink — Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tangerang mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tangerang (Pilbup Wabup) tahun 2018.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang, Muslikh dan Komisioner Andi Wirawan, kegiatan yang diadakan di Hotel Yasmin Karawaci, Binong, Curug, selama 3 hari mulai 26 Pebruari 2018 itu, menghadirkan beberapa narasumber dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat dan Provinsi.

“Raker teknis pengawasan ini diikuti seluruh pengawas pemilihan umum yang bertugas di desa maupun kelurahan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari 29 kecamatan yang ada di kabupaten Tangerang,” ucap Muslikh pada bantenlink.com seusai pembukaan rapat kerja, Senin, (26/2/2018).

Lebih jauh dikatakannya, kegiatan rapat kerja teknis pengawasan DPT pada Pilbup Wabup 2018 itu untuk dapat nantinya dapat mengetahui dan menganalisa masalah serta potensi sengketa agar dapat mencarikan solusinya.

Sebelumnya, Komisioner Panwaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan, berpesan pada para peserta yang mengikuti kegiatan raker agar dalam bertugas benar-benar menjaga rahasia dan tidak memberikan data pada pihak manapun. Termasuk kesiapan para anggota Panwascam dari tuntutan pihak di luar Panwaslu.

“Warga yang belum tercoklit atau terdaftar meminta karena ranah KPU ( Komisi Pemilihan Umum sehingga PPS (Petugas Pemungutan Suara) menyinkronnya. Seperti biasanya, yang perlu diantisipasi adalah kepedulian dan ketidakpedulian masyarakat, termasuk diantaranya apakah saat masuk tempat pemungutan suara (TPS) apakah masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilbup Wabup partisitif atau menurun,” papar Andi Wirawan.

Ditambahkannya, Panwaslu sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal proses demokrasi. Jika ada institusi pengawasan lain yang memerlukan data dari Panwaslu harus difahami memiliki fungsi ganda. Ada data-data yang harus disampaikan kepada publik, namun ada data yang harus dijaga dengan baik.

“Jadi dalam pengawasan itu diperlukan saling memberikan informasi. Jika institut lain memerlukannya dapat mengajukan permohonan dengan mengikuti mekanisme yang ada dan diperkenankan aturan, misalnya membuat surat pengajuan kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

Saat bantenlink.com menayakan efektivitas pengawasan, Andi menyebutkan pihaknya nantinya akan dibantu pengawas yang juga disahkan oleh negara. Menurut dia, dulu pengawasan pemilihan umum dibebankan pada pemerintah desa. Jadi nantinya tugas Panwaslu juga akan dibantu sekitar 200 orang di per kecamatan.

Sedangkan pengawasan dari partai-partai politik disebutkannya tetap akan ada saksi yang ditugaskan dari masing-masing partai. Terkait adanya kolom kosong seperti yang terjadi di Pilbup Wabup Kabupaten Tangerang, Andi menyebutkan KPU yang mengaturnya.

“Kita sama-sama menunggu aturannya seperti apa. Sejauh ini, kita ketahui KPU hanya mengatur pasangan calon,” tandasnya. |

EDY TANJUNG

Copyright
Menyalin, mengutip artikel dan gambar secara utuh atau sebagian diharuskan menyantumkan sumber dari bantenlink.com dengan tulisan utuh

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply