Musrenbang Kec Legok 2018, Anggota DPRD: Tak Ter-cover di Dinas, Datang ke Rumah Dewan



Musrenbang Legok 2018

TANGERANG | BantenLink — Anggaran Pembangunan untuk kecamatan Legok tahun 2019 sekitar Rp 5,1 Miliar. Hal itu dikemukakan Camat Legok, Kabupaten Tangerang pada kegiatan Musrenbang Kecamatan setempat yang diadakan pada Kamis, 15 Pebruari 2018. Kegiatan dihadiri beberapa anggota DPRD, yakni Zaenuddin dari Partai Gerindra, Ukar Saring dari PAN, Akmaludin dari parta PDIP, Komisi 3, Aditia Wijaya partai Demokrat dan selaku ketua Komisi 1.

Pada kegiatan yang juga dihadiri beberapa Legislatif dari Dapil 6 itu, Nurhalim selaku Camat mengatakan, dalam pengelolaan anggaran 2019 pemerintah kecamatan sudah menerapkan sistem Simral. “Nantinya, masing-masing desa dapat password dan setiap usulan dapat dientri dengan sistem. Untuk kecamatan Legok sekarang sudah terentri, namun hingga kini mas dipegang camat,” ujar Nurhalim.

Dalam kesempatan itu Sekdes Babat, Oman, menyampaikan evaluasi tentang jalan berlobang yang berlubang di wilayahnya yang sering menimbulkan kecelakaan. Soalnya, jalan yang sebelum dicor lebar dan bisa kruis dua mobil menjadi lebih sempit, serta penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.

Sumarna dari SMP Negeri 2 Legok mengusulkan penurapan lahan serta penambahan ruang kelas bertingkat. Sedangkan Sopi Yanto mengusulkan akses jalan SDN Ciangir 1 agar mendapatkan pelebaran jalan dan lahan PT Liberty yang telah dipagar sehingga membuat tak ada akses jalan ke lapangan yang sebelumnya menjadi tempat olahraga dan bermain siswa.

Camat Legok memberikan jawaban tentang sambungan jalan yang terbuka sudah disampaikan ke pihak Bina Marga dan Sumber Daya Air. Sedangkan penerangan jalan umum di jalur lingkar selatan menjadi kewenangan dan aturan Dinas Perhubungan serta diurus pemerintah propinsi.

“Mengenai jalan kita usulkan yang di tingkat kabupaten dan kecamatan. Soal penerangan jalan umum di tingkat desa dan lingkungan yang bisa dilimpahkan ke kecamatan, seperti adanya neonisasi,” jelas Nurhalim.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari PDIP, Supriyadi, mengatakan jalan yang terus terkait masalah masalah truk urugan yang masih terus beroperasi. Untuk itu harus kordinasi dengan pihak terkait.

Untuk Jembatan Ciparay ke Pabrik Genteng jalan terbaik harus melakukan pembebasan lahan dan relokasi Ponpes Al Anshor. Mengenai usulan penambahan lokal di SDN Curahan bisa menjadi pertimbangan anggota DPRD dan tim Bappeda. Sebab tanpa usulan kepada Dewan dan Bappeda, tidak mungkin tahu apa yang perlu diusulkan.

Anggota DPRD, Akmaludin, mengatakan kerusakan jalan akibat truk cut n fill asalnya dari masyarakat juga. Harusnya semua yang terjadi lebih peka karena harus ada izinnya dan sesuai grand design, sedangkan masalah perizinan bisa dengan cara “jemput bola’. “Minta bantuan Satpol PP,” ujarnya.

Mengenai JLS ke Tigaraksa merupakan wewenang propinsi. Nanti kami sampaikan di propinsi. Untuk program neonisasi bisa atau tidaknya dengan menggunakan dana desa untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan supaya tidak menjadi korban kebijakan.

Namun yang harus disadari yang melewati kecamatan Legok bukan legok orang saja, tapi juga Bogor dan Jakarta. Semakin banyaknya korban karena rusaknya makin parah. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau tahu apakah jalan propinsi atau bukan. Yang diketahui masyarakat jalan jangan sampai terlalu lama rusak. Sebenarnya penyebabnya overload muatan truk dan sudah dilakukan turun temurun. Inilah yang membuat macet dan jalannya semakin parah.

Akmaludin pun tidak berharap warga demo, tapi bagaimana ada solusinya. Soal jalan yang menjadi semakin sempit setelah diperbaiki sebenarnya harus dicek kembali. Senada Akmaludin, Camat Nurhalim mengatakan Dishub harus rajin merazia menyangkut hajat hidup orang banyak, meski disadarinya maju kena mundur pun kena.

Terkait Alokasi Dana Desa, Camat Legok menambahkan tentang adanya kerjasama kepolisian dan kejaksaan dalam pembimbingnya TRK, tapi sifatnya dibimbing dan bukan diawasi.

Di sesi kedua dari desa Legok, yang sebagian wilayahnya ada perumahan mengeluhkan penerangan jalan umum yang parah. Dari Alex, perwakilan Desa Serdangwetan mengharapkan kajian efektif dan efisien untuk titik garapan. Dari evaluasi pencapaian dinilainya sudah 80 persen di bidang infrastruktur, dan saatnya sebagai momentum pemberdayaan. Yang sangat diperlukan, adalah ketertiban amdal yang masih berputar dimasalah bukan akar masalah.

Untuk tata ruang perumahan kadang siteplan tidak mendalam dan terkesan sekehendak hatinya yang harus menjadi skala prioritas legislatif dan eksekutif. Begitu juga soal muatan truk yang overload agar terus dirazia. Diharapkan, usulan yang masuk bukan kuantitas tapi kualitasnya.

Sementara, Camat Nursalim mengapresiasi usulan Ucok selaku salah satu RW di Desa Palasari. yang masih tertinggal. Di jalan Kongsi Ciodeng yang merupakan jalan utama Palasaru diakuinya belum dibangun. Untuk pembangunan jalan daria Asem hingga Jaha sudah baik, yang belum justru penerangan jalan bandara Budihardjo yang dikhawatirkan mengganggu runway. Namun untuk masalah keamanan Nurhalim sudah berkoordinasi H Aning sebagai tokoh masyarakat setempat.

Untuk usulan pertanian merupakan hal bagus karena tidak hanya terpaku pada bidang infrastruktur. Manfaatkan peluangnya karena untuk sarana pertanian banyak yang tidak terserap. Seperti di Kecamatan Pakuhaji di tiap desa mempunyai traktor yang bisa dikelola poktan atau desa.

Sedangkan Perumahan Teratai mengatakan, selama ini tak ada pembangunan. Sejak mencari pengembang kini sudah mencapai 70 persen pembangunan. Saat ini merencanakan pemasangan brojong untuk turap, namun takut diprotes.

Di penghujung Musrenbang Anggota DPRD Kab Tangerang dari Partai PAN, Ukar Sarih, angkat bicara mengapresiasi usulan Kecamatan Legok. Katanya, beruntung dewan Kabupaten Tangerang 4 orang dan 1 orang anggota DPRD Banten berdomisili di Legok, terlebih dibantu juga anggota DPRD yang berasal dari Cisauk. rang Cisauk saja banyak dibantu anggota Dewan berasal dari Legok. Jadi, jika usulan tidak tercover di Dinas, datangi ke rumah dewannya. |

EDY TANJUNG

Leave a Reply