Musrenbang, Pagu Anggaran Kecamatan Kelapadua Minim, Cuma Senilai 4,3 Miliar

Musrenbang Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang, Senin

KABTANGERANG | BantenLink – Musrembang Kecamatan Kelapadua, Kabupaten Tangerang, untuk kegiatan anggaran 2019 mendatang dilaksanakan pada Senin, 12 Februari 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Kelapadua Dadan Gandana, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai PDIP Akmal, Anggota DPRD dari Partai Gerindra Zaenuddin, Anggota DPRD dari Partai PAN Ukar Sarih, Kapolsek Kelapadua AKP Endang Kosasih, Danramil Curug, unsur Bappeda dan tokoh masyarakat.

Menurut Camat Kelapadua, Dadan Gandana, rencana anggaran yang akan dialokasikan untuk kecamatan Kelapadua di tahun 2018 senilai Rp 4,3 miliar.

LAPORAN TITING MAHDANIAR

“Meski tak seimbang dengan jumlah penduduk yang besar dan kemajuan pembangunan. Namun harus kita akui saat ini masanya perbaikan yang sudah lama tersebut untuk diperbaiki,” ujar Dadan Gandana.

Dia mengharapkan kehadiran Anggota DPRD akan bisa membantu usulan yang belum terakomodir.



“Kita sangat membutuhkan SMP Negeri yang hingga kini hanya 2 sekolah. Dengan adanya sistem zonasi dalam penerimaan, murid- murid dari Kelurahan Bojongnangka, Pakulonan Barat dan Bencongan tidak terakomodir. Untuk itu mohon Bappeda merealisasikannya,” ujar Dadan Gandana.

Ditambahkannya, tidak hanya untuk gedung SMP, gedung SD juga sangat perlu ditingkatkan ruang kelasnya dengan banyaknya jumlah penduduk Kecamatan Kelapadua.

“Selain itu, stadion mini yang di kecamatan lain sudah serentak selesai dan diresmikan, disini baru mau diusulkan karena belum mempunyai lahan,” imbuh Camat Kelapadua.

Dia memaparkan, di Kecamatan Kelapadua ruang terbuka masih kurang. Dan mengingat Kelapadua merupakan wilayah perkotaan, masalah pelayanan di kantor kecamatan kurang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu penambahan daya tampung dan sarana prasarana.

“Kami juga meminta pada anggota DPRD agar membantu pagu kewilayahan, serta peningkatan program SKPD yang harus ditambah terkait optimalisasi pelayanan,” kata Dadan lagi.

Dari Musrembang tersebut juga terungkap keinginan masyarakat lainnya, seperti pembangunan dan tambahan ruang kelas yang menjadi skala prioritas. Juga persoalan penerimaan murid baru, pengadaan lahan sekolah, dan jalan yang selalu rusak meskipun sudah diperbaiki.

Sementara itu, Akmal selaku anggota DPRD menanggapi pertanyaan warga menyangkut normalisasi kali Sabi yang selalu banjir apabila turun hujan, mengatakan telah menyampaikannya ke pihak Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air. Namun disampaikannya, hal tersebut menjadi wewenang Provinsi Banten. |

EDITOR EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply