Zainuddin Gerindra: Wilayah Tangerang Utara Perlu Revisi Tata Ruang dan Wilayah



H

TANGERANG | BantenLInk — Perubahan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RUTR RTRW) Kabupaten Tangerang untuk periode 2018-2038 sangat diperlukan, terkait memajukan daerah dan keinginan menjadikan wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara sebagai daerah otonomi baru.

Menyangkut hal itu, dalam menindaklanjuti perencanaan strategis nasional itu, diperlukan infrastuktur maksimal yang akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkab pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diandalkan.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, H Zainuddin, mengatakan agar Kabupaten Tangerang wilayah bagian utara menjadi daerah otonomi, memerlukan pendapatan daerah secara signifikan. Diketahui wilayah pesisir yang sebagiannya adalah lahan tambak dan pertanian, untuk meningkatkan pendapatan daerah, diperlukan alih fungsi ke sektor perumahan dan industri.

“Revisi RUTR RTRW 2018-2038 tidak asal dibuat, tapi berdasarkan kajian yang matang dari pihak yang berkompeten. Rencana dari pusat itu sudah ada sejak dulu. Jadi nggak benar itu, dibuat Pemda Kabupaten Tangerang untuk kepentingan para pengusaha. Dan harus disadari, adanya peran pengusaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” ujar Zainuddin pada bantenlink.com, Minggu (4/2/2017).

Menjelang pemekaran Kabupaten Tangerang wilayah utara,imbuh legislator Partai Gerindra itu, Pemda sendiri sudah membuat jalan-jalan yang besar dan memadai. bahkan baru saja meresmikan rumah sakit umum yang memperkuat perangkat yang dipersiapkan agar bisa menjadi daerah otonomi baru.

Sedangkan dalam meningkatkan PAD, tambah Zainuddin lagi, akan bisa kuat mengalihfungsikan lahan lebih produktif, yakni dengan pembangunan perumahan dan kawasan industri. Dipastikan, hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara menjadi maju dengan potensi ekonomi bidang perdagangan dan jasa.

“Jadi intinya, potensi wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara dimaksimalkan dulu. Memang ada Bandara (Soekarno Hatta), tapi merupakan kewenangan pusat. Tentunya, untuk mendapatkan pendapatan yang bisa diandalkan, ya Pemda harus bersinergi dengan pihak swasta,” jelas Zainuddin lagi.

Berpihak Masyarakat

Sebelumnya, beredar kabar sekelompok masyarakat menolak dilakukannya Revisi RUTR RTRW karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Parahnya, Bupati dan DPRD disebut-sebut tidak menghiraukan wilayah sebagai daerah potensial bidang pertambakan, dan pertanian.

Tak cuma itu, beredar pula isu tentang hubungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan pihak pebisnis besar swasta. “Tidak benar itu. Tidak ada Bupati dan DPRD membuat revisi RUTR RTRW karena mendapatkan sesuatu dari swasta. Yang benar, kalau mau jadi daerah otonomi Tangerang bagian utara harus disiapkan dulu,” tandasnya.

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply