KPAI Nilai Perlindungan Anak dan Jamkesmas Tak Terakomodir Baik



KPAI

JAKARTA | BantenLinkCitizen — Banyak Issue Crusial Belum Terakomodir, KPAI Minta Pemerintah Hentikan Raperpres JKN.

Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyurati Kementerian Kesehatan, cc : Kemenko PMK dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) belum berbuah manis. Pasalnya, meski Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Raperpres JKN) perubahan ke-5 telah di ambang penyelesaian, namun  KPAI menilai isu tentang perlindungan anak dalam aturan Jaminan Kesehatan Nasional masih belum terakomodir dengan baik. 

Sitti Hikmawatty, Komisioner Bidang Kesehatan KPAI saat jumpa pers, Selasa, (23/1) kemarin mengatakan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial berdasarkan kebutuhannya adalah hak bagi seluruh anak Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 UU No 35 tahun 2014 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Menurutnya, sampai dengan saat ini, banyak anak yang menjadi korban karena tidak mendapatkan perhatian khusus dalam JKN. Oleh karena itu, UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah ada di Indonesia harus masuk ke dalam pertimbangan hukum Raperpres JKN.

“Jumlah kelahiran pertahun sesuai prediksi Kemenkes adalah 4,8 juta jiwa, data yang tertangani oleh Skema Jaminan Kesehatan sekitar + 1 juta kelahiran (Data BPJS Watch). Sisa 3,8 juta kelahiran ini masih di luar sistem, baik itu karena kemampuan mandiri atau yang malah tidak mendapatkan akses pelayana kesehatan, sehingga bermunculan kasus seperti kasus mendiang ananda Debora, Kasus bayi yang meninggal saat dibawa ke Puskesmas, bayi-bayi dan orang tua yang tersandera oleh Rumah Sakit, padahal seharusnya ini dapat dicover BPJS dll.,” papar Sitti prihatin.

“Penyakit Katastropik yang diderita oleh anak (al Thalasemia, kanker, penyakit kelainan khusus lainnya) dianggap memberatkan pembiayaan JKN sehingga munculah issue dan wacana untuk co-sharing biaya, padahal ini sesungguhnya sudah melanggar UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) serta mencederai Konvensi Hak Anak terutama butir 1, 2 dan 3 yakni : 1.  Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. 3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial,” jelas Sitti menegaskan.

Masih menurut Sitti, paling tidak tiap RS di tingkat kabupaten memiliki fasilitas NICU/PICU yang pembiayaannya ditanggung Negara. “Adanya Inpres No 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanan JKN di Daerah yang waktu pelaksanaanya akan berakhir sampai 31 Desember 2018. NICU/PICU infrastrukturnya  wajib dibiayai oleh negara, paling tidak tiap RS di tingkat kabupaten memiliki fasilitas NICU/PICU,” tambahnya.

Selain beberapa permasalahan di atas, adanya penundaan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC} atau capaian kepesertaan semesta, rencana kebijakan Closed Payment pada perusahaan, oleh KPAI dianggap semakin memperpanjang penderitaan rakyat dan melanggar UU SJSN maupun UU BPJS. karena sangat merugikan khususnya anak-anak pekerja dan keluarganya, sehingga KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan Raperpres JKN.

“Beberapa issue crusial ini mendorong KPAI untuk meminta pemerintah agar menghentikan pembahasan Raperpres JKN tersebut, hingga issue perlindungan anak beserta pertimbangan solusinya bisa terakomodir. 

| Kr HAERU SAROUM

Leave a Reply