Tiba-tiba Ada, Tower di Desa Gintung Diduga Sarat Pelanggaran

Bangunan tower di desa Gintung

TANGERANG | BantenLink –Kekhawatiran masyarakat  RT. 05 RW 01 Desa Gintung, terhadap adanya tower disinyalir dapat berdampak mengganggu kesehatan akibat efek radiasi dan robohnya bangunan menara telekomunikasi.

Masyarakat sekitar yang tidak ingin disebutkan nama nya, mengatakan banyak juga warga yang tidak tahu dengan rencana pembangunan menara telekomunikasi itu. 

“Saya tidak tau sebelumnya kalau ada pembangunan tower (menara telekomunikasi), tahu-tahu pas sudah tinggi, ngelihat, Kok ada Tower telepon,” ungkapnya.

“Setelah saya tahu tower itu ada di lingkungan sekolah tsanawiyah saya kaget, emang di depan halaman sekolah dibolehkan untuk didirikan tower telpon?,” tanyanya heran. “Nantinya kan ada dampak radiasi? Pasti pengaruh pada kesehatan. Semestinya pimpinan pemerintah harus dikaji kalau mau ngasih ijin buat bangunan tower, pikirin juga dampaknya buat rakyat,” tambahnya.

Sementatra, Warga lain pun ikut menyatakan menolak dengan adanya bangunan tower telekomunikasi yang baru selesai dibangun itu. Dengan alasan yang sama.

Kuat dugaan masyarakat dibohongi saat diminta tanda tangan (paraf), karena tanda tangan(paraf) yang diminta bukan untuk bangunan tower tapi untuk bangun pondok pesantren.



Dari hasil komfirmasi, Soni, selaku Sekcam (Sekertaris Camat) Kecamatan Sukadiri menjelaskan tentang keberadaan tower telekomunikasi baru yang berada di Desa Gintung. Menurutnya itu bukan masalah. 

“Boleh, karena berada di tanah hak milik sendiri. Yang tidak boleh itu kalau tower tersebut dibangun di atas tanah pemerintah” kata Soni, senin, (8/1/18).

Beda lagi dengan pernyataan Abdulah selaku Camat Sukadiri. Terkait ijin dirinya mengaku mengetahui. “Tentang ijin sudah ada dari lingkungan dan desa, kecamatan mengetahui, dan arsif nya ada di sini di kecamatan,” jelas Abdulah di ruangannya pada Senin, (8/1/18).

Abdul Ghofur, S.H. sebagai masyarakat Desa Gintung yang berprofesi sebagai praktisi hukum menduga bahwa tower telekomunikasi baru di Desa Gintung sarat pelanggaran peraturan. 

“Pembangunan menara baru di Kabupaten Tangerang sudah secara eksplisit dan konprehensif di atur dengan 3 peraturan, Pertama, Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Tangerang. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi. Dan ketiga, Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2011 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Tangerang,” paparnya.

Dia melanjutkan, “Di situ jelas, dari mulai persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi. Termasuk zonasi yang menjadi titik pembangunan menara telekomunikasi baru. Dan zonasi itu harus ada penetapan dari Bupati Tangerang. Pertanyaannya, apakah sudah ada penetapan dari bupati bahwa halaman sekolah al-asya’ariyah di Desa Gintung sebagai titik zonasi untuk pembangunan menara telekomunikasi baru?” tandasnya. (Haeru Saroum)

Leave a Reply