5 Daerah di Banten Raih Predikat Kota Peduli HAM Tingkat Nasional



SOLO | BantenLink — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dukungan, bantuan dan kerjasama dari seluruh pihak untuk menangani penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia.

“Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan,” ucap Jokowi.

Hal itu diungkapkannya pada sambutan penyerahan penghargaan dalam memperingati Hari HAM Se-Dunia ke-69 Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel Sunan Solo, Minggu (10/12/2017).

Jokowi menambahkan, sasaran aksi HAM termasuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, toleransi antarkelompok umat beragama, antarkelompok sesama masyarakat.

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo kegiatan tingkat nasional itu juga dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasona H Laoly.

Dalam kegiatan itu sebanyak 351 dari 515 Kota/Kabupaten menyampaikan data tentang pencapaian HAM. 232 Kota/Kabupaten termasuk dalam kategori Kota Peduli HAM dan 84 Kota Cukup HAM.

Sementara itu, salah seorang staf KemenkumHAM, Agus Handoko, menyebutkan, sebanyak 5 dari 8 Kota/Kabupaten di Propinsi Banten menerima penghargaan tersebut.

Kelimanya, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

Tentunya, meskipun dalam penegakan HAM di Banten masih banyak yang harus ditingkatkan, pihaknya bersyukur lebih dari 50 persen dari jumlah daerah sudah mendapatkan reward.

Sedangkan 3 Kota/Kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang, belum bisa mendapatkan julukan Kota Peduli HAM tersebut.

Penghargaan itu diberikan karena Kota/Kabupaten dinilai telah melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM, serta berhasil membangun kesadaran masyarakat akan produk-produk hukum.

Dalam menilai, Tim KemenkumHAM langsung mendatangi Kota/Kabupaten dengan mengukur indikator struktur, proses dan hasil yang telah dilakukan. Termasuk meminta bentuk produk hukum dan kesiapan infrastruktur yang memenuhi standar HAM. (Edy Tanjung)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply