Dilaporkan ke KPAI, Buntut Pembongkaran Permukiman Rakyat di Panunggangan

Warga RT 04 RW 06 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Baru, Kota Tangerang mempertahankan lahan yang telah ditinggali puluhan tahun

Hendri Zen bersama para aktivis advokasi rakyat Panunggangan Barat

TANGERANGKOTA | BantenLink — Pemukiman warga RT 04 RW 06 Kelurahan Penunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Baru, Kabupaten Tangerang, yang dihuni sekitar 300 KK di lahan seluas 1,8 hektar, dibongkar habis Satpol PP setempat.

Sejumlah aktivis kemanusiaan menyayangkan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota yang dipimpin Wali Kota Arif Wismansyah tersebut. Sepertinya lahan yang disebut sebagai fasos-fasum Perumahan Palem Semi (Palem Spring) itu akan dijadikan sarana-prasarana kemasyarakatan.

Namun seorang tokoh masyarakat Kota Tangerang, Hendri Zen, mengatakan hingga sore hari setelah masyarakat yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak, masih tinggal di mushola dan ruang terbuka di atas puing bangunan, bahkan ada yang tidur di pekuburan samping lokasi.

“Hingga sore tadi tidak satupun pejabat pemerintah dan Anggota DPRD Kota Tangerang yang mau melihatnya. Sedangkan anak-anak yang masih bersekolah dan sedang ujian terpaksa libur karena tidak memiliki tempat tinggal lagi. Kondisi ini akan kita laporkan ke KPAI, KomnasHAM dan Ombudsman,” ucap Hendri Zen pada bantenlink.com, Kamis (7/12/2017).

Ditambahkannya, kedatangannya bersama sejumlah aktivis LSM tidak dengan kepentingan apa-apa kecuali karena tergerak oleh rasa kemanusiaan dan diabaikannya hak dasar manusia untuk mendapatkan tempat tinggal di negaranya. Untuk itu pihaknya akan terus mendampingi dan mengawal masyarakat miskin mendapatkan hak mendasarnya sebagai manusia.



“Kedatangan saya dan rekan-rekan aktivis LSM ke lokasi ini semata-mata prihatin pada warga yang mengalami kesusahan. Pembongkaran tempat tinggal ini sehingga rakyat terlantar adalah masalah kemanusiaan, terdapat di dalamnya perempuan dan anak yang sangat perlu mendapatkan perlindungan,” imbuh mantan anggota DPRD Kota Tangerang itu.

Lebih jauh dikatakannya, dirinya siap dan akan terus membantu warga agar menemukan solusi atau jalan keluar terbaik. Untuk sementara ini warga dimintanya bertahan saja di lahan yang bangunannya telah rata dengan tanah itu dan membuat tenda darurat.

Dia pesankan warga jangan mementingkan pribadi, dan tidak meninggalkan lahan yang telah ditinggali warga selama 30 tahun. Mulai Jumat, Sabtu dan Minggu agar secara bersama-sama kerja bakti merapikan lahan kembali dan mencari-cari bantuan dahulu untuk kebutuhan sehari-hari.

“Semua jangan takut dan down. Ayo bersama-sama membersihkan puing untuk bisa membangun tempat tinggal darurat kembali. Semua harus bekerja sama agar hari Senin nanti yang memulung bisa aktivitas kembali, dan anak-anak bersekolah lagi,” kata Hendri Zen lagi

Tokoh masyarakat Kota Tangerang itu menambahkan, dirinya berjanji dan siap mendampingi masyarakat sampai menemukan jalan terbaik. Meski demikian, dimintanya warga tidak emosional saat para pendamping menyusun langkah-langkah strategis terutama menyangkut masalah kemanusiaan.

“Warga harus fokus agar tempat ini dapat ditinggali kembali. Saya jamin setelah membangunnya lagi, selama warga masih kompak tidak akan dibongkar kembali. Saya yang akan pimpin demo di DPRD pada hari Selasa 12 Desember depan. Setelahnya, akan menggiring Ketua Dewan Suparmi ke sini,” tegasnya.

Sementara itu, seorang warga yang enggan menyebutkan namanya menyebutkan, tempat yang mereka tinggali selama puluhan tahun, dulu hanya merupakan lahan rawa-rawa eks lahan PTP yang tidak terurus. Disebutkan lagi, lahan merupakan bagian lahan Perumnas Tangerang yang tidak pernah digunakan karena memiliki rawa-rawa dalam sebelum diurug warga.

“Kami sudah tinggal disini selama 30 tahun, Dulu masih rawa-rawa yang tidak terurus. Akhirnya menjadi permukiman tempat tinggal dan tempat usaha kami yang ber-KTP Kota Tangerang dan bekerja sebagai pemulung. Rawa-rawa masih dapat dilihat sampai sekarang. Kenapa baru kini lahannnya dipermasalahkan?” ungkapnya.

Sedangkan, salah seorang aktivis organisasi kemasyarakatan bernama Usman Blabo, menginformasikan pasca pembongkaran hunian warga menyisakan kekecewaan dan trauma masyarakat yang secara langsung melihat pembongkaran dengan beko meskipun sempat dihalangi perempuan dan anak-anak dengan tangisan. Dinilainya pemerintah daerah semena-mena dan tidak berpihak rakyat, meskipun kota Tangerang mendapat predikat Kota Nyaman Perempuan dan Anak.

“Sejak puluhan tahun lalu warga tersebut mengurus lahan ini. Tapi kalau mengurus surat garap, selalu dihalang-halangi oleh orangtua lurah yang masih menjabat. Seharusnya setelah lebih 20 tahun mendiami lahan dan mengurusnya bisa ditingkatkan untuk kepemilikannya,” tandas Usman. (Edy Tanjung)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply