Tangsel akan Dapat Penghargaan Kota Ramah atau Layak HAM

Asda I Kota Tangse membuka RAN HAM

TANGSEL | BantenLink — Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dituntut agar memahami Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) yang sedang digalakkan

Asisten Daerah (Asda) Kota Tangsel, Rahmat Salam, mengatakan hal ini saat membuka Focus Discussion Group (FGD) Ranham yang dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah setempat.

Kegiatan di Hotel Grantage, Kamis (30/11/2017) tersebut diselenggarakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Tangsel dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum (Kabagkum),Kunti, dengan dihadiri seluruh unsur dinas yang ada.

Bachtiar Baetal selaku narasumber dari Universitas Pamulang memberikan materi tentang berbagai Konsep HAM, sedangkan Agus Handoko selaku pemateri dari Kanwil KemenkumHAM Banten mengisi kegiatan dengan simulasi dan tanya jawab mengenai HAM.

Dalam kesempatan itu Asda I mengharapkan, dengan adanya FGD dapat menjadi momentum awal Kota Tangsel untuk mengikuti kondisi jaman sekarang.

“Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Kota Tangsel dalam mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak HAM,” katanya.



Lebih jauh Rahmat menjelaskan, pada 10 Desember 2017 mendatang di kota Solo, Tangsel akan menjadi salah satu kota yang akan mendapatkan penghargaan Kota Ramah atau Layak HAM.

“Untuk itu saya minta hasil notulen FGD RANHAM agar dibawa kesana sebagai bukti Kota Tangsel peduli HAM,” ujar Rahmat Salam.

Ditambahkannya, RANHAM sangat diperlukan dalam kondisi seperti tidak menentu sekarang ini. Rahmat menyampaikan perlunya pemerintah kembali memasyarakatkan Kadarkum.

“Fakta dan pengalaman hukum menggambarkan,kebaikan yang tidak diorganisasi dengan baik bisa kalah dengan kejahatan yang diorganisasi dengan baik,” sambungnya.

Untuk mengatasi hal itu, katanya, dalam pembentukan dan penguatan institusi diperlukan harmonisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda).

“Namun jika ada pelaporan masyarakat tentang pelanggaran HAM yang tidak benar, Pemda bisa membantahnya dengan melihat catatan sejarah dan mencari saksi hidup yang mengetahui kondisi kejadian yang sebenarnya,” tandasnya. (Fatah/Soleh/Edy)

Foto bersama Kabag Hukum Setda Kota Tangsel bersama narasumber dan panitia penyelenggara kegiatan

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply