PIMPINAN KPK “JANGAN CENGENG”

KPK harus belajar dari ide dasar mengapa lembaga ini didirikan. Lembaga “Superbody” ini dilahirkan karena memang tidak ada satupun lagi lembaga penegak hukum yang memiliki kredibilitas. Semuanya dianggap bermasalah dan tidak bisa lagi diharapkan memimpin “Law Enforcemen” dalam rangka pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu tidak seharusnya KPK mempersoalkan penarikan penyidiknya dari instansi kepolisian, kejaksaan maupun BPKP. Karena sikap tersebut akan menunjukan pimpinan KPK “Cengeng”, seolah-olah tidak bisa menerima, karena ada anggotanya ditarik kembali oleh instansi yang mengirimkannya.

Saatnya dengan pengalaman yang begitu kaya, KPK harus mandiri termasuk merekrut para penyidik untuk dididik secara profesional di tengah maraknya korupsi di Indonesia. Upaya pelemahan yang dilakukan berbagai pihak harusnya disikapi secara rasional untuk melihat kenyataan betapa “Munafiknya” mereka yang mempropagandakan anti korupsi malahan melakukan praktek korupsi atau setidaknya menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Dengan  adanya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 yang merupakan revisi PP  No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem SDM KPK, seharusnya Pimpinan KPK berterimakasih pada pemerintah, sehingga mereka dengan bebas bisa merekrut penyidik untuk dididik sebagai pegawai KPK. Dengan demikian 100 persen kemandirian KPK akan terwujud, dan tidak terganggu lagi dengan aturan yang mewajibkan “Pegawai Pinjaman” harus melulu mendapatkan izin instansi yang mengirimkannya. Kondisi ini bila terus berlangsung akan semakin memperlemah kiprah dan peran KPK yang  sangat ditunggu-tunggu rakyat sebagai “Dewa Penyelamat” NKRI yang bakal karam karena semakin masifnya korupsi.

Bambang Widjojanto menegaskan, KPK akan segera menyiapkan Learning Centre. Setidaknya untuk tiga kebutuhan penting kiprahnya kedepan. Pertama, guna  kepentingan sharing antar direktorat internal KPK untuk bisa belajar prestasi terbaiknya. Kedua, sebagai tempat belajar bagi instansi lain soal korupsi. Ketiga, memenuhi kebutuhan internasional yang menempatkan KPK sebagai konsultan.