Dugaan Pencaplokan Lahan KemenkumHAM Bahasan Serius Penggiat LSM



Salah satu lahan aset KemenkumHAM di Tangerang

TANGERANG | BantenLink — Polemik Aset Daerah dan Negara, Aktivis bersama Forwat Akan Gelar Diskusi Publik

Persoalan aset yang ada di wilayah Tangerang Raya ( Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang ) masih menjadi polemik. Hal itu diungkapkan Tatang Sago, selaku Ketua Aliansi LSM Tangerang Raya.

Menurut Tatang, hingga saat ini persoalan aset masih menuai masalah, salah satunya soal keberadaan lahan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkum Ham) RI yang ada di Kota Tangerang. Bahkan lahan seluas ratusan hektar itu kini diduga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak terkecuali yang diduga melibatkan Pemerintah Daerah.

Maka atas dasar itu, menurut Tatang, perlu dilakukan pembenahan dan penertiban aset yang ada diwilayah Tangerang Raya agar tidak  menuai masalah dikemudian hari.

” Persoalan aset di Wilayah Tangerang Raya sampai saat ini masih menjadi polemik. Seperti lahan Kemenkum Ham yang ada di Kota Tangerang itu banyak bermasalah,” jelas Tatang, Selasa (7/11/2017).

Atas dasar itu sambung Tatang, pihaknya bersama aktivis penyelamat aset daerah dan negara se-Tangerang Raya yang diantaranya, Dodi AR Kotok dari Tangerang Corupption Watch ( TCW), Akhwil Ramli dari Lembaga Pembela Hak Indonesia ( LPHI ), H. Febri dari Komunitas Love Tangerang ( Kilat)  dan Forum Wartawan Tangerang ( Forwat ) akan menggelar diskusi publik dalam waktu dekat ini.

” Kami libatkan Forwat sebagai penyelenggara acara. Kita akan undang semua pihak terkait, seperti Kejati Banten, Gubernur, Dirjen Kemenkum Ham, Walikota dan Bupati se Tangerang Raya, Ketua DPRD se-Tangerang Raya, Advokat dan para aktivis,” paparnya.

Sementara Ketua Forwat, Andi Lala mengatakan bahwa kegiatan diskusi publik itu memang menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Sebelumnya Forwat juga pernah melaksanakan kegiatan diskusi terkait persoalan yang ada di wilayah yaitu diantaranya,  Tangerang Live Ditengah Konsep Pembangunan, Pembentukan Forum CSR dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Diskusi publik memang menjadi agenda rutin Forwat. Ya, kami apresiasi usulan diskusi ini. Insyallah kita akan agendakan dalam waktu dekat,” katanya. (HAERU SAROUM)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply