KETUA KOMISI IX DPR RI : PEMILUKADA KABUPATEN TANGERANG TERBURUK DI INDONESIA

Legitimasi pemenang pemilukada Kabupaten Tangerang 2012 sangat rendah, karena hanya didukung 30 persen saja dari warga yang terdaftar sebagai pemilih. Realitas ini menunjukan kegagalan KPU Kabupaten Tangerang  menyelenggarakan pemilukada jauh dibawah rata-rata angka nasional. Padahal dalam berbagai kesempatan KPU khususnya Ketua KPU selalu gembar-gembor tentang partisipasi politik yang tinggi dari warga Kabupaten Tangerang. Kenyataannya, statement-statemen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan  setelah pemilukada digelar

Dengan jumlah pemilih 1.951.385 pasangan nomor urut 2 Zaky-Hermansyah hanya mampu meraup suara sebanyak 599.478 saja. Atau 30,7  persen dari jumlah warga masyarakat yang memiliki hak pilih. Padahal luar biasa dukungannya dari partai politik sebut saja,  Partai Golkar, PKS, PKB, Hanura, Gerindra, PBR dan PBB.



Ketua Komisi IV DPR RI Ribka Tjiptaning menyatakan Pemilukada Kabupaten Tangerang adalah penyelenggaraan pemilu terburuk di Indonesia.  Karena itu sebagai Ketua DPD PDI-P Provinsi Banten dia akan menggugat hasil pemilukada dan juga KPU sebagai penyelenggara  ke pengadilan atas berbagai ketidakberesan saat proses dan pemilukada berlangsung.

Banyak permasalahan yang muncul selama proses dan saat pemilukada berlangsung, seperti : data pemilih ganda, banyak warga yang tidak memdapatkan surat undangan memilih,  banyaknya  data pemilih yang telah pindah-malahan sudah meninggal dunia, bermainnya mesin birokrasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya yang mencederai pemilu yang bersih dan adil.

Sebelumnya banyak pengamat telah memperhitungkan kondisi ini. KPU Kabupaten yang dinilai tidak profesional dan diduga juga tidak netral, selain carut-marutnya pemerintahan di Kabupaten Tangerang begitu nyata, dengan begitu banyak wilayah  yang tidak tersentuh pembangunan. Konsekwensinya, golput yang tinggi hingga mencapai 43 persen adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Belum lagi angka partisipasi yang mencapai 57 persen tidak bisa dipungkiri sebagian adalah bentuk “mobilisasi politik” karena adanya politik uang dan”kontrak-kontrak politik” jangka pendek untuk kepentingan kedua belah pihak.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply