PAW PDIP, Firma Kecewa PTUN Tunda Gantikan Marsono

Firma Maju Sinaga


SERANG | BantenLink — Sidang lanjutan penetapan tunda (24/10) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Provinsi Banten dengan perkara nomor : 31/G/2017/PTUN-SRG dengan hakim ketua : Andi Maderumpu SH., MH, hakim anggota Ferry Irawan, SH.,MH, Taufik Perdana SH., MH, Panitera pengganti Hj. Evy Farida Damayanti, SH, MH.

Persidangan dilakukan terkait Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 171.2/Kep.345-Huk/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Tentang peresmian pengangkatan saudara Firma Maju Sinaga sebagai Pengganti Antar Waktu [PAW] Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344-Huk/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemberhentian saudara Marsono sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, masa jabatan tahun 2014-2019.

Kini menjadi sorotan dan pertanyaan publik ada apa Majelis hakim terburu-buru dan janggal sehingga terkesan mengabaikan persamaan hukum bagi semua warga negara Republik Indonesia tegas Firma Maju Sinaga (Firma MS), ketika diminta komentarnya oleh Banten Link pada waktu baru selesai mengikuti sidang di PTUN Serang Selasa (24/10).

Firma sebagai Kader Madya PDI Perjuangan seharusnya sudah dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2017 namun hanya karena penetapan tunda akhirnya diundur pelantikannya sampai keputusan PTUN.

“Sidang Penetapan tunda sangat janggal sekali karena pihak tergugat tidak hadir dan salinan gugatan juga belum diterima pihak tergugat dan tidak jelas urgensi dan dasar hukumnya untuk mengeluarkan penetapan tunda sebagaimana Salinan penetapan tunda (25/9),” terangnya.



Dia juga mengatakan, Hal ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang nomor 5 Tahun 1986, jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara.

“Oleh karena itu saya minta Majelis hakim segera mencabut penetapan tunda karena apabila hal ini tidak segera dilaksanakan maka menimbulkan sejuta pertanyaan ada apa, mengapa, dan kenapa dengan Majelis hakim?,” tanya Firma dengan prihatin sambil menerangkan bahwa penetapan tunda ini telah dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo sesuai Nawacita dalam supremasi Penegakan hukum, Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua KPK RI, Mendagri, dan Ketua Ombudsman RI.

Sementara itu Mangihut Sinaga, SH dan Mangasi Sinaga, SH yang bertindak sebagai kuasa hukum Firma ketika dikonfirmasi Banten Link, selesai persidangan, ia menjelaskan harusnya majelis hakim jangan terkesan terburu-buru dan tidak adil dalam mengeluarkan penetapan tunda tanpa memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjelaskan Surat Keputusan Gubernur Banten.

Ditambahkanya, dimana pihaknya sudah mendaftarkan gugatan pada tanggal 4 September 2017 dan diperbaiki kembali pada tanggal 19 September 2017 oleh penggugat dan pada sidang tanggal 11 Oktober 2017 salinan gugatan masih diperbaiki oleh penggugat tapi mengapa pada sidang pada tanggal 25 September 2017 Majelis Hakim sudah mengeluarkan penetapan tunda.

“Artinya salinan gugatan penggugat pada sidang penetapan tunda belum sempurna tapi mengapa tidak dijelaskan urgensinya dan ada apa majelis hakim sampai mengeluarkan penetapan tunda secepat kilat. Sedangkan sidang penetapan tunda PTUN pada tanggal 25 September 2017 pukul 15.00 wib yang lalu dan langsung dapat salinan, ini yang membuat kita heran, tapi kita tunggulah persidangan berikutnya, nanti akan kita pertanyakan biar semuanya terang benderang,” ungkap Mangihut menambahkan.
(Fatah)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply