Mengulur Sementara Densus Percepatan Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana mengulur sementara pembentukan Densus Tipikor Polri. Alasannya, agar pengkajiannya lebih matang. Misalnya, dalam open bidding atau lelang jabatan perekrutan personil, sehingga memiliki aparat terbaik, berintegritas dan terstandar.

SOP personil Densus Tipikor dikaji lebih dalam agar pelaksanaannya bersih, ideal dan memiliki nama baik. Sedianya mengganti Dittipikor Bareskrim Polri. Otomatis SDM-nya potensial pindah ke Densus Tipikor Polri. Selain melatih personil baru berkemampuan bidang pemberantasan korupsi.



Di Densus Tipikor Polri Penyidik dan jaksa berkantor sama, seperti halnya KPK. Keunggulannya Polri memiliki jaringan dari pusat hingga ke desa plus personel yang banyak.

Densus Tipikor Polri akan mengungkap hingga ke kasus kecil, sehingga kejutannya berefek masif di masyarakat.

Namun harus disadari, jika telah berpayung hukum dan benar diguyur dana sekitar Rp 2,6 triliun, dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan dari penegak hukum yang befungsi sama.

Kejaksaan sendiri telah membentuk Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. Toh dengan anggaran minim Satgasus kejaksaan dituntut berkinerja baik.

Cuma, keberadaan Densus Tipikor Polri yang perkembangan dan terstruktur hingga ke desa dianggap dapat mengakses tuntutan publik dalam pemberantasan korupsi.

Sebenarnya, kehadiran Densus Tipikor bertindihan dengan KPK tidaklah beralasan. Sebutlah terobosan progresif mendukung KPK mempercepat pemberantasan korupsi. (Ed)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply