Persekongkolan, 184 Desa di Tangerang Diduga Terlilit Utang di BJB



M Jembar MSi

Proses peminjaman dana mudah, pejabat desa serta perangkatnya menjaminkan SK Kades, SK Sekdes dan SK staf desa ditambah jaminan lain seperti buku tabungan milik desa

TANGERANG | BantenLink — Kecewa atas penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan sejumlah aparat desa,  gabungan elemen masyarakat yang terhimpun dalam Persatuan Rakyat (Perak) Tangerang — Arfo,  Aphra, Grind, Pospera, Himata dan Fam —  melakukan aksi menuntut untuk segera ditangkap dan adili oknum pejabat desa dan pihak yang terlibat melakukan penyelewengan dana desa.

Persatuan Rakyat Tangerang (Perak) juga menuntut agar oknum pejabat Bank Jabar Banten yang terlibat penyelewengan dana desa segera ditangkap dan diadili.

“Masyarakat desa yang seharusnya bisa merasakan pembangunan dan kesejahteraan, kini justru menjadi korban kejahatan para pejabat desa. Program desa yang dijanjikan pejabat desa masih banyak yang tidak terealisasi dan tidak bisa dinikmati rakyat,” tegas Ketua Umum Aliansi Pembela Hak Rakyat (Aphra), Muhammad Jembar kepada awak media usai melakukan aksi di depan kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Senin 23 Oktober 2017.

Pembangunan paving blok, pembangunan mandi cuci kakus (MCK), pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL), pemberdayaan budidaya ikan lele, pemberdayaan usaha rumahan/bantuan mesin insol, pemberdayaan Posyandu, dan sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah, menurut Jembar program tersebut hanya sebuah dongeng pengantar tidur untuk rakyat desa.

“Seharusnya program tersebut bisa di realisasikan dengat tepat dan cepat jika para pejabat desa cerdas dan amanah dalam mengelola ADD dengan Jumlah uang di tiap desanya ± Rp1,4 milyar,” ungkap Jembar.

Pada tahap ke-1 sambung Jembar, cair sejumlah Rp891.000.000. Namun, tegas Jembar anggaran tersebut disalahgunakan oleh oknum pejabat desa.

Diungkapkannya, oknum Bank jabar Banten (BJB) yang melakukan persekongkolan  penyelewengan ADD yakni Soleh Afif.

“Kini sebanyak 184 desa yang ada di Kabupaten Tangerang telah terjebak dan terjerat piutang kepada BJB dan BPR. Pihak BJB dan BPR berhasil mengelabuhi para pejabat desa untuk memiliki hutang,” beber Jembar.

Lebih lanjut Jembar menegaskan hal tersebut terjadi karena kejelian pihak perbankan yaitu BJB dan BPR yang sejak lama telah membidik program ADD.

“Alhasil, kepala desa melakukan pinjaman sebesar Rp200.000.000. dengan potongan Rp40.000.000 saat pencairan. Jadi kepala desa menerima uang sebesar Rp160.000.000,” urai Jembar.

Adapun teknis pembayarannya, jelas Jembar dilakukan dengan tiga kali pembayaran dan masing-masing pembayaran sejumlah Rp84.461.706.

Dengan demikian, total yang dibayarkan kepala desa menjadi sebesar Rp253.385.118. Dari perhitungan tersebut maka terdapat kerugian senilai Rp93.385.118,  atas potongan pencairan sebesar Rp40.000.000, ditambah bunga.

Sementara, lanjut Jembar terdapat pola perhitungan serupa pada perbankan BPR Asri Cikupa Raya. Di BPR ini terdapat jumlah pinjaman dan pemotongan pencairan dengan nominal yang sama dengan perbankan BJB. Namun terjadi perbedaan jumlah bunga bank yang lebih besar dibandingkan dengan BJB,

“Proses peminjamannya pun sangat mudah karena setiap pejabat desa beserta perangkatnya menjaminkan SK kepala desa dan Sekdes serta staf desa, ditambah jaminan lain seperti buku tabungan milik desa,” ungkapnya.
(Fatah/Edy)

Leave a Reply