Persekongkolan Usaha akan Dilaporkan KPPU ke Kepolisian/Kejaksaan

KPPU dan Jurnalis Diskusi tentang Persekongkolan Usaha di Tangerang Selatan, Sabtu (14/10)


TANGERANG | BantenLink — Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertekad akan ketat melakukan pengawasan pada pelaku bisnis yang melakukan persengkokolan usaha. Jika menimbulkan kerugian negara, KPPU mengancam akan menindak ke instansi terkait agar pelakunya kapok. Tercatat, hingga kini ada 383 kasus yang sudah ditangani dan menelan kerugian penguasa dan negara secara ekonomi sekitar Rp 11 Miliar.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPPU, M Nawir Mesti, saat diskusi dengan sejumlah jurnalis media online dan cetak, di The Breez BSD, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (14/10). Pertemuan itu dilakukan KPPU dalam rangka sosialisasi sehubungan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 85 / PPU -XIV / 2016 tentang kasus persekongkolan dalam persaingan usaha.



LAPORAN SOLEH WIBOWO
ADMIN EDY TANJUNG

Senada, Ketua KPPU, Syarkowi Rauf, menyebutkan dalam permasalahan persaingan pelaku usaha, pelaku usaha sering terindikasi dengan sengaja mengatur tender dalam lelang proyek. Karenanya, KPPU akan lebih serius melakukan pengawasan dalam persaingan usaha.

“Sebagai salah satu lembaga negara yang dilandasi dengan aturan hukum, kami telah menemukan hampir setiap pelaku usaha terindikasi melakukan persekongkolan. Data terakhir KPPU, kegiatan dilarang hukum itu mencapai 70%,” terang Ketua KPPU, Syarkowi Rauf menjawab pertanyaan bantenlink.com.

Lebih jauh disebutkannya, KPPU ingin membuat jera para pelaku persengkokolan usaha, baik secara individu maupun dengan pihak lain. Hal ini juga dapat diartikan turut membantu tugas Polri dan Kejaksaan dalam menindak kasus pidana korupsi.

Sementara, Direktur Penindakan KPPU, Goppera Pengabean, mengatakan tugas pokok dan fungsi Komisi KPPU sebagai lembaga negara untuk mengawasi dan menindak langsung pelaku usaha yang melakukan persengkokolan.
“Kami tak segan-segan akan membawa ke pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian atau kejaksaan. Dengan adanya penuntutan secara hukum dapat membuat kapok para pelaku persengkokolan dalam usaha proyek pemerintah maupun swasta,” tandas Goppera Panggabean. (Soleh)

Leave a Reply