BPJS Ketenagakerjaan Cikupa Sosialisasikan Program pada 202 Pendamping dan Operator PKH



Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada tenaga dan operator PKH di Pemkab Tigaraksa

Para tenaga dan operator PKH yang mengikuti sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan

TANGERANG | BantenLink — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa, Kabupaten Tangerang, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan para Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH).

LAPORAN EDY TANJUNG
REDAKTUR bantenlink.com

Pegawai kontrak Kementerian Sosial yang termasuk pekerja nonformal berasal dari 29 Kecamatan ini, pada Rabu 20 September 2017, berkumpul di salah satu gedung Pemkab Tangerang di Tigaraksa, dalam mendapatkan informasi tentang perlindungan atau jaminan ketenagakerjaan.

Kesempatan yang diikuti lebih dari 202 orang pendamping dan operator PKH itu berlangsung selama dua kali, yaitu jam 10.00-12.00 WIB dan pukul 13.00-15.00 WIB. Kegiatan dipandu langsung Kordinator PKH bernama Muhidin. Dia menyampaikan, sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU), yang kerjasamanya akan dilakukan secara kolektif.

“Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 36 ribu nantinya bersumber dari dana remunerasi PKH senilai Rp 72 per bulan. Sebagai tenaga kerja kontrak, PKH mendapatkan honor Rp 2,4 juta setiap bulan yang masuk dalam rekening masing-masing,” ungkap Kordinator PKH itu dalam sambutannya.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa, Muhamad Romdoni, dalam sosialisasi menyampaikan pihaknya saat ini terus meningkatkan kepesertaan di Kabupaten Tangerang.

“Untuk wilayah Banten ada 6 kantor cabang, diantaranya kantor Cabang Tangerang Cikupa. Yang lainnya kantor Tangerang Cikokol, Batuceper, Cimone dan kantor Tangerang Selatan,” terangnya.

Romdoni menambahkan, semua pekerja wajib menjadi peserta karena merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, juga sebagai nirlaba dimana keuntungannya dikembalikan sebesar-besarnya kepada peserta, misalnya dalam bentuk pembangunan perumahan.

Resiko Kecelakaan

Dibagian lain kegiatan sosialisasi disebutkan, aktivitas Pendamping dan Operator PKH yang lebih banyak di lapangan dan tanpa mengenal waktu sangat beresiko kecelakaan. Sejauh ini diketahui kecelakaan yang banyak terjadi bukan di tempat kerja tapi sering terjadi dalam perjalanan kerja. Oleh karena itu sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja nonformal akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sehingga Pendamping dan Operator PKH sama dengan pekerja nonformal atau mandiri lainnya, seperti tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara dan artis. Padahal cukup dengan iuran minimal Rp 16.800,- perbulan,” ujar Romdoni lagi.

Menurut Romdoni, sekarang ada sekitar 300 ribu pekerja di Kabupaten Tangerang dimana 200 ribu adalah pekerja nonformal. Dengan demikian masyarakat sangat antusias dengan adanya program jaminan sosial ini karena tidak ada sistem tunggakan dalam pembayarannya.

Dulu Jamsostek

Senada Romdoni, Rofi selaku Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikupa dalam paparannya menyebutkan BPJS Kesehatan dulu bernama Askes, sedang BPJS Ketenagakerjaan bernama Jamsostek. yang dibentuk sebagai lembaga negara. Jika BPJS Kesehatan mengurus kesehatan dari lahir hingga meninggal, maka BPJS Kesehatan untuk menangani dan melindungi aktifitas pekerja dalam mendapatkan penghasilan.

“Tenaga PKH berkarakteristik sebagai pekerja nonformal dimana dalam melayani penerima manfaat dalam jam kerja tidak teratur serta sering kerja berpindah tempat. Akibatnya akan riskan mendapatkan kecelakaan kerja saat beraktivitas. Resiko Pendamping PKH yakni bukan karena kecelakaan kerja di pabrik, tapi lebih banyak karena kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan dari perjalanan rumah hingga bekerja, sehingga perlu mendapatkan pengobatan kecelakaan hingga sembuh,” beber Rofi.

Secara detail dia menjelaskan, untuk biaya pengangkutan kecelakaan darat, Rp 1 juta, laut Rp 1,5 juta dan udara Rp 2,5 juta. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis. Biaya santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama 6 bulan pertama 100 persen upah sebulan, 6 bulan kedua 75 persen upah sebulan serta 6 bulan ketiga dan seterusnya 50 persen upah sebulan.

Sebagai bagian tubuh gigi pun mendapatkan biaya penggantian gigi tiruan, maksimum Rp 3 juta. Santunan cacat sebagian tubuh berdasar ketentuan persen tabel kali 80 kali upah sebulan. Cacat total tetap sekitar 56 kali gaji. Bila mmeninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan 48 kali gaji. Biaya rehabilitasi medis berupa alat bantu dan alat ganti anggota badan peserta yang tidak berfungsi akibat kecelakaan, cacat kehilangan anggota badan misalnya 1 ruas jari santunan Rp 15 juta. Bantuan beasiswa bagi seorang anak peserta yang meninggal atau cacat total akibat kecelakaan kerja yang masih sekolah sebesar Rp 12 Juta. Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan dan beasiswa sebesar Rp 24 Juta.

“Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diambil apabila tidak bekerja, meninggal dunia ata mengalami cacat total tetap denga masa tunggu satu bulan,” tandasnya mengakhiri. (Edy Tanjung)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply