Andika Hazrumy Sambut Menkumham Beri Remisi Napi di Lapas Anak & Wanita

Kunjungan Menkumham Yasonna H Laoly dalam pemberian remisi para narapidana di Lapas II B Tangerang

TANGERANG | BantenLink — Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam perayaan hari ulang tahun (HUT ) Kemerdekaan RI  ke-72 tahun, melalui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), memberikan remisi bagi narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Anak Wanita Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (17/8/17).

Kunjungan Menkumham RI, Yasona H Laoly, ke Lapas tempat mantan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah sedang  menjalani hukuman itu disambut hangat oleh pelaksana tugas (Plt), Dirjen pemasyarakatan, Ma’mun, dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy.

Napi Anak Dibebaskan

Dalam kesempatan itu, Fibriana (16 th), narapidana kasus pencurian yang mendekam di Lapas Anak Wanita Tangerang, mendapatkan Remisi Umum (RU) dan dinyatakan langsung menghirup udara bebas. Pemberian remisi diserahkan langsung oleh Menteri Yasonna

Pemberikan remisi atau pengurangan masa pidana kepada narapidana sendiri, katanya, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua PP Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.



Atas pemberian RU pada napi pada tahun 2017 ini memangkas/menghemat anggaran biaya makan Napi Hingga Rp. 102 M.

Hal Remisi

Remisi umum (RU) Kemerdekaan Republik Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu RU I diberikan kepada narapidana yang setelah mendapatkan remisi masih menjalani sisa pidana sena RU II dimana narapidana Iangsung bebas usai pemberian remisi.

RU Kemerdekaan Republik Indonesia, diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif diantaranya telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, Cabang Rutan, atau LPKA.

Tambahan APBN

Menkumham Yasonna mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum berupa tambahan APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp 1,5 Triliun, khususnya untuk pembenahan permasalahan Pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana teknis Pemasyarakatan. Saat ini juga sedang dilakukan penataan reguIasi tentang syarat dan tata cara pemberian hak bagi narapidana melalui penyederhanaan proses pemberian hak narapidana dengan memotong jalur birokrasi terhadap proses usulan pemberian hak.

“Diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses pemberian hak narapidana, demi memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan pada rakyat, dan menjamin kepastian hukum. Saya mengajak kepada pimpinan Lapas agar membuktikan bahwa Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum mampu mewujudkan reformasi hukum dengan melakukan pembenahan secara komprehensif dan nyata,” paparnya.

Peresmian Musium

Seusai pemberian RU Kemerdekaan Indoenesia Tahun 2017 bagi narapidana dipusatkan di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang Menjumlahkan melanjutkan kegiatannya dengan meresmikan Museum Pemasyarakatan Indonesia. Di Museum tersebut masyarakat dapat menyaksikan koleksi benda benda unik bersejarah peninggalan zaman kepenjaraan di Indonesia. (HAERU SAROUM/ed)

Tags:

Leave a Reply