KPK : CUKONG POLITIK DAN FINANSIAL GEROGOTI APBD



Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas  mengatakan, hasil penelitian KPK menunjukan, APBD dijadikan sasaran korupsi oleh sebagian pejabat pemerintah daerah dan DPRD. Ini melibatkan cukong politik dan cukong financial. Berdasarkan data KPK, selama tahun 2004-2011 sekitar 65 orang anggota DPRD telah dijadikan tersangka, 31 Kepala/Wakil Kepala daerah tingkat II, 69 pihak swasta dan 106 pejabat eselon I-III.

Upaya untuk merampok APBD  dalam pandangannya adalah target yang selalu menjadi incaran para koruptor ini.  Target korupsinya juga beragam mulai sektor penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, belanja barang dan jasa, bantuan social, pungutan daerah hingga transfer daerah. Korupsi dalam pandangan petinggi KPK ini telah menimbulkan pemiskinan structural, konflik horizontal, dan akhirnya menimbulkan krisis peran negara.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa juga  menyatakan saat ini setidaknya ada 1.890 laporan korupsi baru ke penegak hukum  yang terjadi di sejumlah daerah. Keuangan daerah menjadi target para penjahat kemanusiaan ini untuk memperkaya diri dan tidak peduli dengan masyarakat di lingkungannya. Sementara Dosen Universitas Islam Malang Abdul Wahid mengatakan bahwa, penggerogotan keuangan daerah merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan banyak hak rakyat gagal ditegakan. Sedangkan peneliti ICW Febri Diansyah menyampaikan bahwa maraknya korupsi di daerah  adalah bentuk desentralisasi korupsi karena munculnya  raja-raja kecil di daerah.

Sebanyak 1.408 kasus yang ditangani  penegak hukum pada periode 2004-2011 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 39,3 Triliun.  Jumlah korupsi sebesar itu bisa untuk membangun 393.000 membangun rumah sederhana atau untuk memberi  bantuan modal usaha bagi 3,9 juta sarjana yang baru saja lulus. Data lain menunjukan bahwa korupsi yang dilakukan para “ahli neraka” ini bisa digunakan untuk penyediaan sekolah gratis bagi 68 juta anak SD selama setahun, atau distribusi 4,6 miliar liter beras gratis bagi penduduk miskin, atau membangun 311.000 bangunan ruang kelas SD.

Langkah KPK dan Penegak  hukum lainnya untuk mulai menjerat para koruptor di daerah tingkat II tentunya mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan masyarakat baik di pusat maupun daerah. Untuk para koruptor bersiap-siaplah hanya soal waktu saja anda akan berada di balik terali besi.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply