PARTAI POLITIK JANGAN PILIH KADER BERMASALAH DI 2014

Hasil berbagai survey politik menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik rakyat pemilih menurun hampir 20 persen dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia. Awal reformasi begitu antusiasnya masyarakat mengharapkan perubahan sehingga tingkat partisipasi politik pada pemilu 1999 mencapai 90 persen lebih dari mereka yang memiliki hak pilih.  Namun  saat ini angkanya secara umum hanya bisa mencapai 70 persen saja.  Wajar saja banyak kader dan simpatisan partai meninggalkan pilihannya, karena menganggap kendaraan politiknya tidak bisa mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi politiknya dengan baik dan benar. Fenomena ini akhirnya membuat partai politik saat ini hanya mampu merekrut tidak lebih dari 15 persen warga masyarakat untuk menjadi anggota dan simpatisan partainya, selebihnya mereka adalah rakyat yang bingung,  partai politik mana yang diharapkan bisa menyalurkan aspirasi dan mensejahterakannya.Untuk memperbaiki citranya memang bukan persoalan mudah bagi partai politik.  Perjalanan partai politik sejak reformasi hingga saat ini yang telah menginjak 13 tahun telah dikenal dengan baik track record-nya oleh masyarakat. Realitasnya rakyat melihat kenyataan hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota bermasalah  kader-kadernya, terutama terkait kasus-kasus korupsi dan masalah-masalah lainnya.  Karena itu, salah satu cara efektip untuk mengangkat positioning politik-nya adalah dengan cara tidak merekrut kader-kadernya yang bermasalah di masyarakat untuk menjadi calon anggota legislative pada pemilu mendatang. Siapa-pun tidak bisa membantah, bahwa  masyarakat dimana kader tersebut tinggal tentu lebih mengetahui sepak terjangnya ketimbang pengurus partai yang ada di masing-masing tingkatannya. Realitasnya, tidak sedikit kader partai hanya memanfaatkan partai politik untuk sekedar mencari kekuasaan dan kekayaan semata dan tidak memperdulikan rakyat di lingkungan apalagi partai yang diusungnya. Kader semacam ini jelas-jelas sangat merugikan partai yang ingin memperbaiki citranya ketika masyarakat semakin tidak percaya dengan keberadaan partai politik. Inilah saatnya pengurus partai di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus betul-betul melakukan verifikasi factual untuk mengetahui  kredibilitas dan integritas kadernya yang ingin mencalonkan diri pada pemilu 2014. Dengan mencari tahu melalui tokoh-tokoh formal dan informal yang ada di lingkungan dimana kader tersebut tinggal. Bilamana ini dilakukan, maka dengan mudah pimpinan partai politik dapat menilai kader tersebut apa pantas ditampilkan untuk memenangkan  partainya  pada pemilu legislative 2014? Melalui cara seperti ini diharapkan partai politik secara bertahap bisa memperbaiki citranya di masyarakat dengan komitmen tinggi  “Hanya akan menampilkan kader-kadernya yang tidak memiliki permasalahan di lingkungannya” . Bagaimana kader tersebut bisa menyelesaikan permasalahan rakyat, sementara dia sendiri menjadi permasalahan bagi masyarakat.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply