Mewujudkan Pembangunan Pancasilais Usia 72 Tahun | Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea


Penulis: Staf Pengajar FISIP UDA Medan, Mantan Dekan FISIP UNTAG Jakarta

Ditengah-tengah gemuruhnya akrobat politik tingkat tinggi saat ini, seperti gonjang-ganjing penistaan agama yang bergaung hingga ke manca negara, issu kudeta yang diletupkan wartawan AS (Allan Nairn), primordialisme yang mengancam pluralisme, dan terutama peledakan bom yang dilesatkan teroris di Kampung Melayu, membuat kita kerapkali amnesia dan abai kepada hal-hal yang fundamental.

Hal-hal fundamental nan strategis, seperti untuk apa sesungguhnya negara ini didirikan. Atau apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama bangsa ini dimerdekakan, telah sirna dari pergaulan masyarakat. Mereka (masyarakat tersebut) hanya sibuk dan disibukkan dari satu issu ke issu lain yang tak pernah jeda.

Oleh karena itu pertanyaan-pertanyan mendasar, seperti untuk apa NKRI dibentuk. Apakah hanya sekedar lepas dari kolonial? Hanya untuk kepentingan segelintir elit?, atau untuk kembali diexploitasi bangsa lain dengan menggunakan orang-orang Indonesia sendiri (Perkins.J, 2004)?, tidak lagi menjadi pembahasan sentral.

Mereka pun telah alfa bahwa bangsa ini pernah mengadakan konsensus, atau (meminjam Rousseau) “perjanjian sosial” membentuk suatu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang bertujuaan “…..melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan….Pancasila (alinea keempat pembukaan UUD 1945).

Bagaimana realita, fakta, dan empiriknya?
Secara umum jawabannya mungkin sudah sama-sama dipahami, yakni masih besar pasak dari tiang. Masih jauh dari idealnya. Masih ada jarak , kalau bukan jurang antara harapan dan kenyataan sebagaimana diteorikan Ted Robert Gurr dengan konsep Deprivasi Relatifnya.

Mengapa, kenapa, dan bagaimana terjadi seperti itu, jawabannya pun lebih dari cukup telah beterbangan ke atas meja-meja diskusi. Semua orang, kecuali yang idiot sudah tahu mengapa nilai-nilai Pancasila itu hanya di atas kertas, belum empirik, dan hanya dikhotbahkan pada event-event tertentu.

Termasuk pada hari kelahiran dan perayaannya yang ke 72 tahun ini, mereka pun telah dapat di duga sudah jenuh/pesimis/apatis apabila bicara Pancasila. Lalu ? apa kita larut dan lestarikan kepesimisan tersebut? Tulisannya ini menolaknya.

Lagu Usang Pertumbuhan

Penulis yakin bahwa masih ada harapan meski sangat berat. Harapan ini adalah tekad pemerintah Jokowi-JK mewujudkan revolusi mental, yakni terobosan mengembalikan tatanan nan carut marut, acakadut, dan autopilot ini ke tempatnya, yakni ke jati diri, budaya, dan jati diri Indonesia. Dengan kata lain akan mempraksis-empirikkan Pancasila secara murni dan konsekwen.

Sinyalemen demikian dapat di lihat dari program atau kebijakannya yang dituangkan dalam Nawa Cita yang didasarkan pada Trisakti, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Meski belum significan arahnya sudah jelas, seperti penetapan hari lahir sekaligus hari libur Pancasila 1 Juni, pembangunan poros maritim, pemberian otonomi dan dana ke desa yang setiap tahun semakin besar, pelaksanaan fullday school pertengahan tahun ini, konsistennya pembrantasan korupsi, pemerataan pembangunan infrastruktur di Papua dan Indonesia Timur pada umumnya dan lain-lain.

Akan tetapi satu hal yang paling vital yang seharusnya sudah harus direformasi adalah model, strategi atau paradigma pembangunan belum terusik hingga detik ini. Model, strategi, dan paradigma yang dipentaskan kenyataannya belum berubah sejak Orde Baru/rezim Soeharto dilengserkan. Meski tidak diakui, nyatanya masih tetap menerapkan pola usang yang sudah gagal itu. Di utak atik sana-sini, substansinya tetap sama, yakni “pertumbuhan ekonomi” an sich.
Masih tetap berorientasi pada pengusaha besar/konglomeraat, para pemilik teknologi mutakhir, terutama yang berasal dari luar. Bukan kepada pengusaha kecil atau koperasi/BUMN/BUMD/BUMDES.

Dengan kata lain bukan membangun perekonomian yang didasarkan kepada nilai-nilai kita, seperti yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945, yang bersifat kekeluargaan, gotong royong atau keadilan sosial.
Logika pertumbuhn sebagaimana lazim di kenal adalah persaingan (competition), bukan kerjasama (cooperation). Setiap individu diberikan ruang untuk bersaing sebebas-bebasnya, karena dengan persaingan tersebut konon akan mencuat komoditas-komoditas yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga masyarakat akan sejahtera (Adam Smith). Artinya yang berperan itu adalah individu, bukan kumpulan individu-individu alias masyarakat.



Dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat cerminannya adalah tampilnya pengusaha-pengusaha individu yang lambat laun akan meraksasa, dan akhirnya menjadi penentu. Penentu atau aktor utama dalam perjalanan ekonomi. Sebagaimana teorinya Rostow, mahluk-mahluk ini konon, akan meneteskan hasilnya ke bawah melalui siklus ekonomi sehingga seluruh masyarakat akan mendapatkan kesejahteraannya (WW Rostow dlm Todaro, 2005),

Fakta empirik menunjukkan bahwa pola itu tidak pernah berhasil. Yang melesat adalah segelintir manusia yang kaya raya, sisanya nan mayoritas permanen melarat. Dengan vulgar Mahbub Ul Haq menyebut sistim ini sebagai “upaya mengejar yang palsu” (the catching up fallacy, 1970). Atau HW Arndt (1980) mendendangkannya sebagai “pertumbuhan yang menyengsarakan”.

Pendapat yang mendukung masih dapat diuraikan sekian panjang lagi, namun intinya tetap, yakni pertumbuhan tidak akan menghasilkan keadilan sosial sebagaimana yang dititahkan Pancasila.
Sekali pertumbuhan ditempuh ia akan menjadi “rezim nan hegemonik”, yakni rezim yang mengenyahkan keadilan/pemerataan. Itu sudah kodrat atau hukum besi bagi pendekatan hegemonik seperti itu. Pemilik kapital yang menghasilkan barang dan jasa akan terus menggandakan komoditasnya hingga tak terbatas.

Begitu terus menerus, sehingga yang muncul kepermukaan adalah akumulasi capital.
Unsur-unsur pendukung perusahaan, seperti para pekerja akan tetap diperhatikan, namun hanya sebatas memperkuat keuntungan kapital. Selama mereka dirasakan menguntungkan perusahaan, mereka akan dipakai. Jika sebaliknya, seperti produktivitasnya sudah menurun, akan segera diganti dengan tenaga yang lebih segar.

Dalam konteks inilah ditempuh kebijakan “out sourching” yang sangat merugikan para pekerja. Meski mendapat kecaman, pro kontra atau gonjang-ganjing, kebijakan ini belum ada titik temunya.
Demikian pula dengan perkembangan teknologi, yakni ditemukannya alat-alat kerja baru yang lebih efektif-efisien, tenaga kerja manusia semakin dimarjinalkan. Orientasi atau sikluasnya akan berputar-putar dilingkaran setan tersebut. Tidak berlebihan kalau Karl Marx dulu menyebutnya sebagai pengasingan manusia dari habitatnya.

Meski tidak se extrim narasi demikian, yang jelas itulah logika pertumbuhan kapital. Kapital akan mengutamakan kapital itu sendiri. Tidak di luar itu (kesejahteraan pekerja). Janji-janji yang diumbar para kapitalis, bahwa semakin tinggi pertumbuhan/produktivitas akan semakin sejahtera pekerja tidak akan pernah empirik. Masih dipertahankan?

Berpusat Pada Manusia
Tidak. Pola usang yang sudah gagal itu harus di akhiri. Sistim perekonomian sudah waktunya disesuaikan dengan jati diri bangsa indonesia sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945, yakni sistim ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Sistim yang semata-mata tidak sekedar mengejar pertumbuhan, melainkan jauh di atas itu.

Secara teori dan konsep pembangunan mutakhir, teori dan konsep yang sesuai dengan suasana tersebut adalah konsep/paradigma pembangunan yang “berpusat pada manusia” (people centered development) yang ditulis oleh David Korten, dan khususnya Amartya K Sen.

Pada model ini yang pertama-tama dikembangkan bukanlah “pertumbuhan”, melainkan “pemberdayaan (empowering). Kedua adalah “keadilan” (equity), sedangkan “pertumbuhan” menduduki urutan ketiga. Selanjutnya (urutan ke empat) ada;ah elemen “kesinambungan” (sustainable) (Amartya Sen, dlm G, Bulu, 2011)
Mengutip Korten (1995), pembangunan yang berpusat pada manusia memandang inisiatif dan kreatifitas rakyat adalah sumber daya pembangunan utama dan kesejahteraan materil serta spiritual mereka adalah tujuan yang ingin dicapai oleh “proses” pembangunan.

Secara sosiologis-ekonomis prinsip-prinsip tersebut disusun sebagai berikut: Pertama, rakyat harus diberi wewenang menguasai sumber daya sendiri, memperoleh akses ke informasi, punya sarana legal untuk menuntut pertanggungjawaban bahkan menggugat penguasa, kedua; para penolong pembangunan harus berjalan mengikuti agenda rakyat. Nilai bantuan asing di ukur dari peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan hari depan mereka sendiri.

Ketiga; Suatu pembangunan baru terjadi bila masyarakat melakukan usaha pembangunan sendiri, sehingga proses pembangunannya menjadi milik masyarakat. Ke empat; pembangunan tidak boleh di subkontrakkan, tanggung jawab tidak diserahkan pada pihak lain, dan.
Kelima, suatu pembangunan sustanable bila ia membangun apa-apa yang sudah ada. Betapapun kecilnya, suatu proses pembangunan harus mulai dengan menggunakan kemampuan yang ada. Adalah sia-sia bila pembangunan tidak membangkitkan kapasitas lokal (Paulus Wirutomo, 2005)
Demikianlah prinsip-prinsip pembangunan yang berpusat pada manusia. Prinsip-prinsip yang selaras dengan Pancasila dan relevan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk yang bermotto Tri Sakti, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, yang operasionalnya telah dituangkan dalam Nawa Cita. Dirgahayu 72 tahun Pancasila.

Leave a Reply