Terpecahnya Masyarakat Jakarta Pasca Pilkada | Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea

Penulis
Staf pengajar FISIP UDA Medan, Staf Ahli DPR RI 2000-2009

Hingar bingar pilkada Jakarta kelihatannya belum berakhir. Selesai kampanye yang marak dengan statement-statement yang kontroversial nan paradoksal, kini diramaikan lagi dengan hingar bingar bentuk lain, yakni pemberian bunga dan balon dalam jumlah besar kepada calon yang kalah. Besok, minggu, bulan, tahun depan tidak tahu apa lagi jenis hingar-bingar apa yang akan muncul, atau hanya berhenti di sini/di pemberian bunga-balon, sukar di tebak.

Menurut kecenderungnnya hingar-bingar demikian tidak akan berhenti. Walaupun tidak sama persis kasus tersebut kelihatannya adalah lanjutan dari kekontroversialan dan keparadoksalan pilpres 2014. Dua pandangan sebagai konsekwensi dari dua pilihan yang berbeda waktu kampanye tidak otomatis berakhir ketika kontestasi/pilpres telah usai. Entah dengan alasan apa, meski usia pemerintahan Jokowi-JK sudah hampir tiga tahun berlangsung, kontestasi/pertikaiannya belum berakhir.

Sinyalemen demikian dapat kita lihat/baca dengan jelas di media-media sosial, seperti face book, twitter, whats up dan lain-lain. Dalam media yang super/jumbo bebas ini, setiap orang, kalangan, dan kelompok yang berseteru, tanpa ada rintangan dan ewuh pakewuh, bebas melesatkan kritik, mencela, hingga menghujat. Bebas untuk kebebasan itu sendiri, bukan bebas untuk kemaslahatan bersama. Bagaimana bisa seperti itu?

Keterbelahan Masyarakat

Kalau diteropong lebih seksama/jauh, pola tak sehat ini sesungguhnya, bukan hal yang baru. Ia sudah berlangsung sejak lama. Sejak Proklamasi atau mungkin pada era-era sebelumnya. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat kalangan-kalangan tertentu yang masih terus membangga-banggakan rezim Soeharto/Orde Baru. Mereka bersemboyan masih lebih enak di era otoritarian itu ketimbang era saat ini. Sebaliknya kalangan yang melengserkannya (kalangan reformis) terus mencemohnya.

Ilustrasi lain, meski jarang diperbincangkan, namun tetap laten adalah masalah bentuk negara. Sejak perumusan dasar negara via BPUPKI, konstitusi/UUD, telah mencuat dua pandangan yang bertolak belakang. Satu pihak kepada kedaulatan rakyat/demokrasi, pihak yang lain ke teokrasi/Jakarta Charter.

Namun apapun “ historisitas, argumen dan paradigmanya”, yang jelas saat ini masyarakat Jakarta telah terbelah ke dalam dua kubu pra –post pilkada. Terbelah antara mereka yang mendukung Ahok-Djarot dan yang mendukung Anies-Sandi. Keduanya saling ngejek, serang, dan saling melesatkan argumen yang bertolak belakang, yang kecenderungannya tidak akan bermuara ke satu titik, yakni konsensus bersama.



Ibarat rel kereta api yang tak pernah bertemu pada satu garis, kedua pandangan yang bertikai tersebut mungkin sama-sama benar, sama-sama salah, atau jangan-jangan sesungguhnya baru saja belajar bicara atau berpendapat di era kebebasan yang membuncah. Atau mungkin bisa juga sebagaimana yang sering dituduhkan pengamat Barat yang menuding orang Melayu itu sebagai “khianat (treasonous), tumpul/tolol (dull), ke kanak-kanakan (childish), dan malas” ( Syed Hussein Alatas, 1980). Atau kelewat/super pintar?

Jawabannya tidak hitam-putih. Tergantung dari sudut, titik, dan pendekatan mana kita melihatnya. Arbi Sanit nyeletuk bahwa pilkada Jakarta ini sesungguhnya hanyalah pertempuran antara pendukung koruptor dan pembela koruptor. Bagaimana beliau sampai ke pernyataan demikian tidak akan di tulis dalam artiekl ini, karena sudah banyak dipublikasikan media massa. Yang menjadi catatan adalah jika koruptor yang unggul, maka itu adalah cerminan masyarakatnya yang bermental korup. Apa seperti itu?

Pendapat yang lain melihat bahwa pilkada Jakarta adalah wujud/cerminan persaingan antara AS/Barat/Jepang dengan RRC. Ahok dianggap mewakili kepentingan Tiongkok, dan Anies AS/Barat?Jepang. Kalau begitu kedua kandidat tidaklah calon yang sesungguhnya. Mereka hanyalah antek, perpanjangan tangan, atau komprador dari kekuatan asing. Sedih juga kalau sinyalemen ini benar.

Pendapat yang paling gress adalah pendapat yang menyatakan bahwa keterbelahan masyarakat pra-post pilkada adalah persaingan antara mereka yang rasional kontra yang primordial. Persaingan antara yang menggunakan out put science dan yang mengutamakan perasaan/sentimental/kampungan.
Bahasa vulgar atau kasarnya persaingan antara yang pakai otak versus pakai dengkul, yang pintar versus yang tolol, yang jujur versus munafik, dan dan dan yang lain konsep yang ekstrim. Dua kutub yang berseberangan, yang rill terdapat dan terstruktur di Jakarta, yang kecenderungannya tidak akan konsensus dalam waktu singkat. Jangan-jangan sampai kapanpun tidak akan mencapai kesepakatan.

Nihilnya Prasyarat Demokrasi.

Pendapat yang lain masih dapat dijajarkan sekian panjang lagi. Namun, yang pasti itulah faktanya. Fakta yang menunjukkan betapa masyarakat Jakarta terbelah ke dalam dua pandangan ekstrim pra-post pilkada. Mereka menjadi anarchis, karena menganggap pendapat, statement, dan dirinya yang paling benar.

Sebagai derivasi dan konsekwensi logisnya mereka akan asyik, terbuai, dan menikmati pandangan-pandangan super egoisnya. Sadar atau sebaliknya mereka telah terperangkap kalau bukan terlembaga dalam sikap balas dendan kesumat. Dari satu kesumat ke kesumat yang lain. Tidak sebagaimana tujuan, substansi, dan hakiki dari pilkada/demokrasi itu sendiri, yakni “kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan”. Ironis

Ironis karena bangsa ini alfa bahwa prasyarat-prasyarat “demokrasi liberal” yang dipraksiskan dalam pilkada/pemilu sesungguhnya belum kita miliki. Prasyarat ini sebagaimana dikatakan Samuel Huntington (1992) adalah ; tingkat kesejahteraan yang tinggi (a high level of economic wealth), tingkat pendidikan yang tinggi ( a high level of literacy and education), tradisi toleransi dan kompromi dalam kehidupan bermasyarakat (tradition of toleration and compromise), tradisi tunduk terhadap hukum dan penghormatan individu (tradition of respect for law and individual rights), kekerasan sipil yang rendah (low level of civil violence), pembangunan ekonomi dan modernisasi sosial yang berhasil (economic development and social modernization) dan lain-lain.

Lalu? Jadilah seperti sekarang ini…..“maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”. Maksud hati menggapai persatuan yang tampil persatean. Mudah-mudahan asumsi yang keliru. (***)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply