Peraturan Setengah Hati, Perbedaan Pelaksanaan UNBK dan Non-UNBK Bisa Ciptakan Diskriminasi Pendidikan

Persiapan UNBPK di SMP Negeri 3 Tigaraksa

Persiapan UNBPK di SMP Negeri 3 Tigaraksa

TANGERANG | BantenLink — Tak memadainya jumlah perangkat komputer menjadi alasan dominan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Peluang diskriminasi diduga bisa terjadi dengan adanya perbedaan SMP yang menggunakan sistem UNBK dan ujian UN konvensional. UNBK dimulai pada tanggal 2 hingga 8 Mei 2017 dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB, sedangkan yang ujian secara konvensional pada jam 10.30 WIB.

Beberapa penyebabnya, antara lain minimnya sarana dan prasarana seperti ruang laboratorium yang dibangun pemerintah dan oleh swadaya masyarakat. Faktor keamanan di sekolah yang acap kemalingan pun disebut sebagai penyebab sekolah memilih Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas (UNBPK) atau Non-UNBK.

Padahal, seperti yang dilakukan SMP Negeri 2 Cisoka, untuk dapat melaksanakan UNBK bisa saja pihak sekolah berinisiatif mencari solusi, misalnya meminjam dari sekolah lain seperti SMK yang memiliki komputer memadai.



Pantauan bantenlink.com sekolah-sekolah negeri dan swasta di beberapa kecamatan mencatat Dinas Pendidikan menunjuk dan memberikan keleluasaan sekolah bisa memilih melaksanakan UNBK dan Non-UNBK. Artinya, yang sudah siap saja yang menjalankan UNBK.

Tercatat ada 3 SMP di Kabupaten Tangerang yang melaksanakan UNBK, yakni SMP Negeri 1 Curug, SMPN 1 Cisoka dan SMP (SMPS) Swasta Penabur. Secara random yang dikunjungi, SMPS Nurul Huda Cisoka, SMPN 2 Solear, SMPN 2 Tigaraksa, SMPN 3 Tigaraksa, SMPN 1 Jambe, SMPS PGRI Rancaiyuh, SMPN 2 Pagedangan dan SMPS PGRI Bojongnangka menyatakan UNBPK yang dilaksanakan berdasarkan penunjukan dan kewenangan Dinas Pendidikan.

Terlebih karena Ujian Nasional (UN) tersebut tidak menjadi penentu kelulusan siswa, karena sekolah mempunyai otonomi peraturan akademik. Sehingga hal tersebut memilih opsi manapun tidak masalah karena tak ada yang dirugikan.

Namun dengan terjadinya dualisme sistem ujian nasional menunjukkan pemerintah setengah hati dan tidak ada ketegasan dalam membuat kebijakan. Padahal pada 2017 dicanangkan seluruh SMP akan melaksanakan UNBK.

Sedangkan UNBK SMP yang baru dilaksanakan tahun ini baru sebatas uji coba dan pemetaan pendidikan di lapangan. Sayangnya tanpa melihat kondisi yang ada, yakni buruknya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga menjadikan ujian tidak serempak dan satu payung.

Kita berharap, dengan pengalaman yang terjadi tahun ini pemerintah tidak menjadikan lagi program sebagai uji coba sebelum mengacu pada persiapan konprehensif. Jadi Pemerintah berbuat yang pasti-pasti aja deh, sebab yang diharapkan lulus dari sekolah tentunya bukan hanya karena pintar, tapi yang berbudi pekerti luhur. (ed)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply