Bunga KUR Rendah & Keadilan Sosial Memihak Ekonomi Rakyat | Reinhard Hutapea



Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea

Penulis adalah
Staf Pengajar FISIPOL UDA Medan, Staf Ahli DPR RI 2000-2009

PADA waktu penutupan Kongres Ekonomi Ummat MUI, Kalla menyeletuk bahwa pemerintahan Soesilo Bambang Yoedhoyono telah melakukan suatu kezaliman terhadap rakyat. Pasalnya di masa tersebut pengusaha kecil di ganjar dengan tingginya bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 23%, sementara pengusaha besar hanya 11% (Jurnal Asia, 25 April 2017)

Bagaimana Kalla yang selama ini di kenal kalem, halus, dan diplomatis jika mengeluarkan statement, tiba-tiba menjadi berang (telak, keras, dan menohok). Tidakkah wartawan yang memplintir supaya ramai beritanya? Banyak kalangan bertanya-tanya karena kurang yakin dengan statement keras tersebut.
Namun apapun argumentasinya Kalla sudah menyanyi. Ia berang sebab ketika beliau Wapres SBY (2004-2009), bunga kredit hanya 10-11%.

Mengapa setelah Boediono Wapres, bunga tersebut dinaikkan lebih dari 100%. Tidakkah itu kezaliman? Logika Kalla masuk akal, apalagi ia menyatakan itu di kalangan Forum Ekonomi Ummat MUI, yang memerlukan kata/bahasa yang sesuai dengan suasana tersebut.

Kata “zalim” memang pas, supaya ummat cepat paham. Tidak menggunakan bahasa-bahasa tinggi nan verbalism, euphemism, dan retorik sebagaimana lazimnya digunakan para ekonom, intelektual, dan birokrat yang sukar dicerna. Kalla sangat paham psikologis forum, apalagi belum lama berselang, kalangan ini dituduh telah dipengaruhi SBY supaya mengeluarkan fatwa penistaan agama.

Lalu apa yang diinginkan Kalla?
Beliau kelihatannya memanfaatkan kesempatan mensosialisasikan program-program ekonominya yang tertuang dalam Nawa Cita. Kalla mengajak ummat MUI memanfaatkan dana KUR Rp 120 triliun yang disediakan pemerintah dengan bunga hanya 9%.

Ummat MUI yang mayoritas dari pengusaha kecil dan menengah tersebut diharapkan dapat berusaha dan bersaing secara fair dengan kredit tersebut.

Sayang Kalla tidak menguraikan lebih detil, syarat-syarat, teknis-teknis dan khususnya garansi kepada KUR tersebut. adakah kemudahan akses terhadap kredit tersebut? Tidakkah dipersulit sebagaimana berlangsung selama ini? Disini sentral problematiknya.

Persoalannya ternyata tidak sebatas teknis-teknis ekonomi demikian. Melainkan menyeruak kepada kiat, strategi, atau paradigma pembangunan ekonomi yang dipentaskan saat ini

Isi Lama Kemasan Baru

Sebagaimana faktanya kiat pembangunan yang ditempuh sekarang belum berubah dari era-era sebelumnya. Masih lagu lama yang di aransemen baru, atau anggur lama dalam botol baru. Lagu dan anggurnya masih itu-itu juga, yakni pemberhalaan terhadap apa yang disebut “pertumbuhan ekonomi”.

Pembangunan yang hanya diukur secara kwantitatif, tidak kwalitatif, dan tidak demokratis karena dioperasikan dari atas ( top down). Plus orientasinya yang terlalu dominan terhadap “barang dan jasa (komoditas). Belum menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan.

Meski tak pernah diakui, kiat seperti itu tetap mendongak pada pengusaha besar/konglomeraat, para pemilik teknologi mutakhir, terutama yang berasal dari luar. Bukan pada pengusaha kecil ataupun koperasi.

Metode utamanya adalah membesarkan pengusaha- pengusaha besar, sehingga out putnya menetes ke bawah (tricle down effect,WW Rostow dlm Todaro, 2005), dan masyarakat akan merasakan hasilnya.

Fakta empirik menunjukkan pola itu tidak pernah berhasil. Dengan vulgar Mahbub Ul Haq menyebutnya sebagai “upaya mengejar yang palsu” (the catching up fallacy, 1970). Atau HW Arndt (1980) mendendangkannya sebagai “pertumbuhan yang menyengsarakan”.

Pendapat yang mendukung masih dapat diuraikan sekian panjang lagi, namun intinya tetap, bahwa pertumbuhan tidak akan menghasilkan pemerataan.

Sekali pertumbuhan ditempuh ia akan menjadi “rezim nan hegemonik”, yakni rezim yang mengenyahkan pemerataan. Rezim yang akan menelan pengusaha-pengusaha kecil. Itu sudah kodrat atau hukum besi bagi pendekatan hegemonik seperti itu. Pemilik kapital yang menghasilkan barang dan jasa akan terus menggandakan komoditasnya hingga tak terbatas. Begitu terus menerus, sehingga yang muncul kepermukaan adalah akumulasi capital. Bukan kemitraan berusaha.

Unsur-unsur pendukung perusahaan, seperti para pekerja akan tetap diperhatikan, namun hanya sebatas memperkuat keuntungan kapital. Selama mereka dirasakan menguntungkan perusahaan, mereka akan dipakai.

Jika sebaliknya, seperti produktivitasnya sudah menurun, akan segera diganti dengan tenaga yang lebih segar. Dalam konteks inilah ditempuh kebijakan “out sourching” yang sangat merugikan para pekerja. Meski mendapat kecaman, pro kontra atau gonjang-ganjing, kebijakan ini belum ada titik temunya.

Demikian pula dengan perkembangan teknologi, yakni ditemukannya alat-alat kerja baru yang lebih efektif-efisien, tenaga kerja manusia semakin dimarjinalkan. Orientasi atau sikluasnya akan berputar-putar dilingkaran setan tersebut.

Tidak berlebihan kalau Karl Marx dulu menyebutnya sebagai pengasingan manusia dari habitatnya.
Meski tidak se extrim narasi demikian, yang jelas itulah logika pertumbuhan kapital. Kapital akan mengutamakan kapital itu sendiri.

Tidak di luar itu, seperti kesejahteraan pekerja dan atau khususnya membantu pengusaha kecil dan menengah. Dalam persaingan yang super liberal seperti itu, pengusaha menengah, apalagi yang skala kecil sudah pasti ketelan oleh perusahaan besar. Lalu apa alternatifnya?

Pemihakan ke pengusaha kecil

Jawabannya cukup singkat. Kembali ke hakiki bangsa ini yakni Pancasila. Bagaimana supaya sila kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dijadikan landasan perekonomian. Itu hakikinya. Tidak sebagaimana yang dipraktekkan hari ini, yang didasarkan kepada mekanisme pasar.

Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijabarkan secara konstitusional dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 sudah jelas tidak an sich didasarkan kepada pasar. Meminjam Prof Dr Sri Edi Swasono, bukan persaingan (competition), tapi kerjasama (cooperation).

Pemerintahan Jokowi-JK yang berprogram Nawa Cita, dengan cita ketiga membangun dari pinggiran sudah waktunya mempraktekkan prinsip tersebut. Artinya pemerataan dan keadilan. Itu kuncinya Kunci yang membuka pemihakan yang jelas kepada pengusaha kecil. (*)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply