Duh Elit Politik, Lembagamu Modern Prilakumu Kampungan | Reinhard Hutapea



Reinhard Hutapea

Reinhard Hutapea

REINHARD HUTAPEA adalah Staf Pengajar FISIP UDA Medan dan mantan Dekan FISIP UNTAG Jakarta

Setiap hari di jalanan sering saya lihat pengendara sedang naik motor-mobil sambil pegang hp di telinganya. Mereka begitu asyik berbicara, tak peduli bahwa itu berbahaya, dan sudah dilarang oleh polisi. Begitu pula penumpangnya, merasa tidak ada yang melarang, kerapkali membuang sampah ke jalan.
Tidak cukup disitu, para supir demikian, meski tidak semua penumpang suka rokok, dan juga mengganggu kesehatan, tetap saja merokok. Pemandangan umum pada seluruh kenderaan, terlebih-lebih di kenderaan pribadi, nan tak jarang adalah mobil mewah.

Bagaimana perilaku kampungan mengemuka di era yang katanya sudah modern? Apakah itu sifat masyarakat yang tercermin pada elit politik yang sedang ber akrobat saat ini?

Distorsi perilaku elit

Akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak anomali dalam pemerintahan, sisitim politik, maupun ketatanegaraan. Anomali ini antara lain adalah; korupsi berjamaah e-ktp, Mahkamah Agung yang amnesia, adu jotos elit-elit DPD, ketua DPR yang di cekal keluar negeri. Aneh bin ajaib bagaimana birokrasi/eksekutif kolaborasi menggarong uang rakyat dengan legislatif/DPR dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sehingga merugikan negara sebesar Rp 2,7 T sukar diterima akal sehat.

Modus penggarongan yang dilakukan sungguh-sungguh luar biasa. Dari mulai perencanaan, proses, hingga eksekusi dilakukan dengan jenial. Meminjam adagium Mahkamah Konstitusi (MK), dipraksiskan secara terstruktur, sistemik dan masif. Luar biasa, tugas, fungsi, dan eksistensi yang seharusnya dipraktekkan untuk melayani rakyat, berubah menjadi maling, pencuri, dan atau garong.

Tugas pemerintah sebagaimana tertulis dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 adalah; melindungi segenap warga negara dan tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan, dan mencerdaskan bangsa. Begitu pula dalam teori-teori politik modern, pemerintah itu adalah instrumen melayani rakyat (Easton, Almond, Huntington, Weber etc).

Tidak hanya di Indonesia yang berideologi Pancasila. Dinegara-negara lain yang ideologinya tidak seluhur Pancasila, seperti liberal-kapitalis, sosialis-komunis etc, dalam konstitusinya selalu tertulis tujuan negara yang sama dengan konstitusi kita. Pada umumnya adalah untuk memberi keamanan, kesejahteraan dan keadilan.

Meski belum bisa mewujudkannya 100 persen, negara-negara tersebut selalu berikhiar mencapai tujuannya. Jarang terdengar bahwa lembaga-lembaga dinegara tersebut berjamaah melakukan korupsi. Kalaupun terdengar ada korupsi, itu lebih dominan kepada personal, bukan lembaga, alias tidak terstruktur, sistemik, dan masif.

Pembiasan demikian semakin sempurna mengingat lembaga yang seharusnya menjaga keadilan, yakni Mahkamah Agung (MA) ikut terimbas. MA entah dengan pertimbangan hukum dari mana membatalkan sekaligus menyetujui keputusan yang dibuatnya sendiri. MA yang membatalkan masa jabatan DPD 2,5 tahun, tapi MA juga yang melantik pimpinan DPD yang dibatalkannya itu.

Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah MA sudah amnesia? Sudah mafia agung? Tidakkah MA itu benteng keadilan? Sukar menjawabnya.

Yang jelas dan pasti, jika benteng keadilannya pun sudah jebol, tamatlah riwayat sistim politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan bangsa itu. Kemana lagi cari keadilan? Ke langit ketujuh? Ke rumput yang bergoyang? Ke auto pilot?

Pertanyaannya semakin menggelitik mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) yang hakim anggotanya (Patrialis Akbar), bahkan mantan ketuanya (Akil Mohtar) terlibat korupsi. Di tambah lagi dengan ketua DPD yang tertangkap tangan OTT KPK, adu jotos sesama anggota DPD, dan dicekalnya Ketua DPR ke luar negeri, mencerminkan lembaga-lembaga negara sudah di ujung tanduk.

Perilaku primitif

Di ujung tanduk karena perilaku elit-elitnya yang menyimpang, yang kampungan, atau primitif. Bagaimana lembaga-lembaga modern yang seharusnya tertata legal-rasional melayani masyarakat (meminjam Weber) berubah menjadi sebaliknya, yakni melayani diri, klik, dan gerombolannya masing-masing.

Apa yang keliru dengan kelembagaan tersebut? Prof J. Resink, guru besar FHUI, tahun 1960-an menyatakan keheranannya. Ia heran karena negara ini doyan mengimpor lembaga-lembaga modern dari Barat, tapi masyarakatnya masih beraja-raja. Artinya lembaga yang seharusnya difungsikan diatas/dengan masyarakat yang sudah egaliter, realitanya di atas masyarakat yang bertingkat-tingkat.

Jelas tidak konek. Maksud hati melembagakan demokrasi, yang mencuat aristocracy, oligarchi, dan atau sistim-sistim yang masih primitif. Jadilah seperti saat ini lembaganya modern, tapi perilaku elit-elitnya primitif. Demokrasi kebablasan urai Jokowi baru-baru ini. (*)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply