Setnov “Ngadu” ke PWI Soal Banyaknya Pers Tak Resmi di Gedung DPR. Solusinya Ini

JAKARTA | BantenLink.Com – Ketua DPR RI mengadu kepada Ketua Umum PWI soal banyaknya wartawan yang tidak memiliki media resmi di lingkup kantor DPR-MPR. Tak cuma itu, darinya juga mencuat pertanyaan bagaimana cara menertibkan wartawan diduga “tak resmi” yang berkeliaran di kantor wakil rakyat itu.

Hal tersebut mengemuka saat Ketua PWI Pusat Margiono beserta rombongan mendatangi dan mengundang Ketua DPR Setya Novanto di “kantor dewan”, Selasa (17/11/2017). Terkait permohonan hadir di acara Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2017 di Ambon, Maluku.

Dalam pertemuan Setya Novanto (Setnov) membeberkan, sekitar 200 wartawan setiap hari seperti meliput di kawasan gedung DPR/MPR. Ia mengaku, membuat dirinya kerepotan menghadapi banyaknya wartawan yang diperkirakan bukan dari media pers yang resmi atau terdaftar.

“Bahkan ada yang ngantornya disini. Pemrednya dia, reporternya dia sendiri. Kita sampai bingung kalau mau mengundang mereka (konferensi pers) bagaimana, saking banyaknya,” keluh Setnov pada wartawan di kantornya.

Namun, atas keluhan Ketua DPR itu Margiono pun menjelaskan permasalahannya, yang semula Setnov tak mengetahuinya menjadi merasa tercerahkan. Disebutkan salah seorang pemimpin media Jawa Pos Grup itu, pada acara puncak HPN 2017 akan diterbitkan verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Nantinya media massa yang sudah lolos akan mendapatkan logo khusus (resmi), sehingga dapat dibedakan mana media memiliki legalitas dengan yang tak terdaftar.



Margiono juga menyarankan agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberikan ID Press kepada wartawan yang bekerja di media berbadan hukum. Sedang yang tidak memiliki ID dilarang melakukan peliputan.

“Jadi, DPR mendata ulang perusahaan media. Hanya yang telah mendapat “logo khusus”, yang di-launching di HPN 2017, yang dapat meliput. Serta mendata ulang wartawan yang sudah tersertifikasi oleh lembaga wartawan di bawah naungan Dewan Pers seperti PWI, AJI, dan IJTI,” ucap Margiono mengajari Setnov.

Ketua DPR Hadir

Dalam pertemuan berlangsung sekitar satu jam itu, juga hadir Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi III Azis Syamsudin, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Dari jajaran panitia HPN 2017 hadir Ketua Panitia HPN 2017 M Ihsan, Sekretaris Panitia Suprapto dan Pengurus PWI Pusat Kiki Iswara.

Terkait HPN 2017 itu, selain mengundang Setnov menghadirinya, Margiono menawarkan agar perwakilan DPR mengisi salah satu acara yakni membahas soal Undang-Undang Pers dan Penyiaran. Bak gayung bersambut Setnov mengaku siap datang, sedang untuk pengisi acara mendelegasikan tugas parlemen kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

“Nantinya, Meutya dari Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika akan menjadi pembicara dalam pembahasan mengenai undang-undang pers, UU ITE, dan juga UU Penyiaran di hadapan seluruh wartawan se Indonesia yang hadir di HPN 2017,” sambut Setnov. (edy)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Comments are closed.