BANK CENTURY : BOEDIONO SIAP BERTANGGUNG JAWAB



Tepat empat tahun KPK baru menetapkan dua pejabat Bank Indonesia Siti Fadjrijah dan Budi Mulya sebagai  tersangka karena bertanggungjawab secara hukum dalam tindak pidana korupsi pemberian dana talangan Bank Century senilai 6,7 triliun dimulai pada 14-18 November 2008 dengan jumlah Rp 689,39 miliar.  Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik sehingga perlu diambil alih dalam rapat Direksi BI pada  20 November 2008.

Marzuki Ali, Ketua DPR RI mengatakan ,  sangat wajar KPK menetapkan tersangka pejabat BI. Karena audit investigasi BPK memaparkan adanya kejanggalan dalam proses merger dan akuisisi dan pemberian dana talangan tersebut.  Hal yang sama disampaikan Febri Diansyah peneliti ICW di sebuah media nasional, bahwa banyak kejanggalan yang terjadi selama proses penanganan bank skala kecil bisa mendapatkan perhatian begitu istimewa.  Misalnya 14 November 2008 saat keputusan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)  sebesar Rp 689,34 miliar. Dikatakannya sangat tidak masuk akal  beberapa peristiwa yang terjadi pada hari itu secara maraton, mulai Rapat Dewan Direksi BI lanjutan membicarakan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) diduga untuk memuluskan pencairan tersebut , penyusunan draf revisi PBI dan penyampaian ke Menteri Hukum dan Ham untuk pemeriksaan penerbitan PBI No 10/30/PBI/2008 untuk mengganti PBI No 10/26/PBI/2006, penerbitan edaran petunjuk pemberian FPJP, pengajuan oleh Bank Century, penelitian persyaratan FPJP oleh BI dan perjanjian FPJP di depan notaris antara BI dan Bank Century, sampai  pencairan pertamanya senilai Rp 356,81 miliar.

Kecerdikan lain dalam pandangan Febri, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibentuk berdasarkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan  menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sejumlah pihak yang hadir justru meragukan pandangan tersebut, salah satunya Badan Pengawas Pasar Modal  yang menyatakan kalau bank kecil sekelas Century bisa berdampak sistemik tentunya merugikan citra perbankan Indonesia yang kesannya rapuh.

Untuk mengantisipasi lemahnya dasar hukum Perppu jika nanti ditolak DPR, maka Komite Koordinasi kemudian membuat dua kesimpulan : menyerahkan penangananan Bank Century pada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagaimana ketetapan KSSK, kemudian LPS akan menangani berdasarkan UU No 24/2004.  Disinilah hebatnya langkah diatas , karena KSSK hanya dikenal di Perppu, sementara UU No 24/2004 hanya dikenal Komite Koordinasi. Realitasnya bisa dilihat pada 18 Desember 2008 DPR tidak menyetujui Perppu JPSK dan membentuk Panitia Khusus kasus tersebut.

Persoalannya sekarang adalah siapa yang harus bertanggungjawab atas kucuran dana uang rakyat tersebut? Kemana mengalirnya dana Rp 6,7 triliun dan siapa yang yang mendapatkan hasil jarahan tersebut?

Menarik pernyataan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat bahwa Wakil Presiden Boediono mengatakan, ” Siap membantu sepenuhnya segala upaya penegakan hukum jika ada pejabat,siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan Bank Century”. Dia berkeyakinan kebijakannya adalah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono? setidaknya pernyataannya di sebuah media nasional pada 1 maret 2010 bisa dijadikan pegangan kita semua. Dia membela kebijakan penyelamatan Bank Century dan siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut.  Sekarang segalanya telah menjadi terang benderang, tinggal KPK mengambil langkah konkrit. Mudah-mudahan pernyataan Abraham Samad bahwa  “semua sama dihadapan hukum” tidak membuatnya takut untuk memproses hukum kerugian Negara yang luar biasa besarnya tersebut. Kita tunggu babak berikutnya.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply