APA KABAR KASUS PEMUKULAN WARTAWAN OLEH OKNUM PERWIRA TNI AU DI RIAU?



Kejadian memalukan pemukulan terhadap wartawan yang dilakukan oknum TNI AU kelihatannya tidak jelas perkembangannya.  Sudah berjalankah proses hukum  sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya atau justru telah perdamaian dengan korban?. Memprihatinkan sekali kasus ini, karena tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi “rahasia”, menurut Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat. Padahal anak kecil yang membuka internet dimanapun dengan mudah dapat mengakses “rahasia” pesawat tempur tersebut. Seyogyanya media yang ada bisa mengangkat kembali persoalan ini agar terang benderang “posisi dan kedudukan”  kasus yang menunjukan betapa belum dipahaminya Undang Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik oleh banyak anggota TNI maupun  Polri sekalipun.

Anggota TNI dan Polri harusnya mengetahui bagian terpenting UU Pers. Diantaranya Pasal 4 Ayat (1)Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara; (2) Terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran; (3)Untuk menjamin kemerdekaan pers , pers nasional mempunyai hak mencari,memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sedangkan Pasal 6 menjelaskan , Pers nasional melaksanakan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Pelanggaran atas pasal-pasal diatas termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sudah berjalankah proses hukumnya? Atau jangan-jangan sudah damai. Boleh saja saling memaafkan, tapi sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum  harusnya konsisten Undang Undang ditegakan. Artinya huk um segera pelakunya.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Leave a Reply