Netizen Awas Melanggar HAM! Kebebasan Komunikasi dan Berekspresi Dipantau Cyber Crime Police



bantenlink-logo

JAKARTA | BantenLink.Com — Masyarakat diminta tidak terpengaruh pada informasi yang menyesatkan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) kembali menyampaikan hal itu dalam suratnya menyangkut sistem big data cyber security dan cyber crime police yang ada  saat ini.

Dalam rilisnya disebutkan, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoax) akan dikoordinasikan secara internal dan instansi lain untuk mengkonfirmasikannya.

“Fakta hoax tidak bisa diterapkan di Indonesia. Begitu juga  teknologi Big Data sebagai pengolah data  dilakukan dengan pembatasan,” tulis Kominfo. Karenanya untuk kepentingan data korporasi dan pemerintahan, teknologi pengolahannya secara efektif dan efisien.

Dijelaskan, penerapan teknologi big data dilakukan dengan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melindungi Hak Asasi Warga Negara. Lebih jauh disebutkan, perlindungan  penggunaan data diatur UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan lainnya.

“Penerapan teknologi big data pun agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedang pengawasan aktivitas seseorang sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi di internet dilakukan karena dapat melanggar hak konstitusi warga negara lainnya,” tulis Kominfo.

Meski begitu, perlindungan terhadap privasi, kebebasan berekspresi dan berkomunikasi disebutkan merupakan bagian penting pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.

“Indonesia menjunjung tinggi penegakan HAM melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, Namun akan dilakukan assessment yang konprehensif jika melanggarnya,” sebut surat itu.

Caranya, cyber crime police akan melakukan intersepsi atau penyadapan demi penegakan hukum tetap menjaga dan menghormati HAM. (*/red)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply