Terkait Dana Desa, Masyarakat Jangan Nilai Negatif Jika Kades Dipanggil Polisi dan Jaksa

H Suherdi
TANGERANG | BantenLink.Com — Tumpang tindih wewenang wilayah daerah dan desa, boleh jadi penyebab lambannya penyerapan anggaran Dana Desa.

Pengurus Apdesi Kabupaten Tangerang, Banten, H Suherdi, menilai hal ini mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran untuk pembangunan di desa.



Namun dia mengapresiasi para kepala desa menjalin kordinasi dengan penegak hukum, yang diiniasi pihak kepolisian dan kejaksaan. Dinilainya hal itu sebagai good will untuk good governance.

Silaturahmi dengan penegak hukum sebagai langkah positif dan bentuk kepedulian agar kepala desa tidak tersandung masalah hukum.

Warga pun diharapkannya tidak menilai negatif jika para kepala desa dipanggil ke kantor polisi dan kejaksaan, sebab tak lain untuk membina para Kades agar melek hukum.

Bahkan tak cukup hanya berkoordinasi dengan penegak hukum, Kades Ciangir sekaligus bendahara Apdesi ini berharap aktivis LSM dan wartawan sudi bermitra dengan para kepala desa.

Sebagai social control banyak yang bisa dilakukan LSM dan wartawan, seperti menyosialisasikan hal-hal yang positif dalam pembangunan dan kemajuan desa. (edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply