Klarifikasi Soal Lahan Dadap di Ombudsman Bupati Tangerang Perintah Bawahan Siapkan Data Lengkap

Nelayan sebagai mata pencarian penduduk Dadap

Nelayan sebagai mata Ypencarian penduduk Dadap

TANGERANG | BantenLink —
Pasca datangnya undangan Ombudsman agar Pemkab Tangerang mengklarifikasi soal kisruh torrential lahan dengan 6000 warga (387 KK) di RW 1, 2 dan 3 di Kampung Cheng-in, Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Bupati A Zaki Iskandar, Kamis (19/5/2016) sore di Pendopo langsung memerintah anak buahnya menyiapkan data-data pendukung.

Tampak beberapa pejabat mempersiapkan berkas yang berkaitan lahan negara dan rencana penataannya hingga malam hari diantaranya Kuasa Hukum Pemkab, Syukron SH, Sekretaris Daerah Iskandar Mirsyad, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Cipta Karya Taufik Emil, Kadis Kebersihan, Kadis Kominfo, dan Kepala DPKAD.

Pengacara Pemkab Tangerang, Syukron SH, pada bantenlink.com menegaskan, bahwa tanah yang akan ditata di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kab Tangerang, Banten, sebagai tanah negara, sehingga siapapun tidak mungkin memiliki sertifikat tanah. Terkait ditundanya Surat Perintah Ke-3 pengosongan lahan, Pemkab kukuh mempertahankan lahan negara.



Dimintanya agar warga segera mengosongkan lahan, tak mungkin ada tanah milik orang lain atau tumpang tindih di lahan milik pemerintah.
Bahkan katanya, jangankan warga telah tinggal 40 tahun, tinggal 350 tahun sekalipun d lahan tanah negara pemilik sahnya tetap negara. Apalagi terkait Undang-undang Pokok Agraria.

Selain itu, sejak 1980, ungkap Syukron, Pemda telah menyosialisasikan perizinan, namun hingga kini warga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena bangunan yang ada tidak mempunyai garis sempadan Bangunan/ jalan. Maka jika pemerintah memghendaki pasti bisa dibongkar, terang Syukron

Sementara, Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang, Iskandar Mirsyad mengatakan, tidak benar soal lahan negara akan dikuasai pengembang sehingga berakibat menggusur warga. Dasarnya, tidak mungkin pengembang membangun di tanah pemerintah, tegasnya.

Pemerintah, katanya, tetap akan mengedepankan dialog dengan warga Dadap Pemerintah punya niat baik, dan mengambil jalan tengah yang objektif dan mana yang benar, sebagai wujud pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya. Termasuk mengontrakkan rumah secara gratis selama 1,5 tahun.

Tapi warga tidak mau rumahnya dibongkar. Sebab, warga nelayan sendiri diakuinya tidak mau jauh dari lokasi tempat mata pencarian. Dalam standar operasional menghindarkan bentrok karena nelayan juga anak bangsa. Sudah 2 kali Jumat diadakan dialog, warga tidak ada yang hadir.

Landasan penataan wilayah Dadap, imbuh Iskandar yakni RPJMD 2013-2018 yang sudah disepakati Legislatif dan eksekutif. Anggaran Penataan wilayah bertahap 4 tahun dari APBD 2016 dan rencana pembangunan Rusunawa yang akan dianggarkan dari APBN. Untuk sewa rusunawa sendiri Iskandar mengaku pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. (edy)
.

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply