Temu Tokoh, Muhammad Rizal Ditanya Ibu Pengajian Soal Penundaan Ibadah Haji



Kunjungi Ibu Pengajian Muhammad Rizal Ditanyai Soal Penundaan Haji dan Penghapusan Mapel Agama

Kunjungi Ibu Pengajian Muhammad Rizal Ditanyai Soal Penundaan Haji dan Penghapusan Mapel Agama

TANGERANG, Bantenlink.com — H Muhammad Rizal SH MSi dari Fraksi PAN DPR RI, melakukan kunjungan ke Dapil Banten-3 Kabupaten Tangerang meliputi Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Minggu (13/6/2021). Siang hari tadi mendatangi para tokoh, pemuda dan masyarakat diantaranya Ketua RW 11, Binong, Curug, Tangerang dan perangkatnya. Muhammad Rizal mendapatkan pertanyaan dari ibu-ibu pengajian setempat, seperti terkait dua kali tertundanya pelaksanaan ibadah haji selama pandemik covid di 2020 dan 2021, serta isu penghapusan mata pelajaran (mapel) agama di sekolah.

Reporter: Edy
Editor : Edy

Dalam kesempatan pertemuan bersama tokoh, pemuda dan masyarakat itu, Muhammad Rizal berharap mudah-mudahan semua hadirin selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama dari pandemik covid. Dia menyampaikan terima kasih dapat bertemu kembali dengan warga setelah sebelumnya dirinya mendatangi saat menjelang Pileg 2019 pada 2018 lampau. Disebutkannya, saat itu untuk bisa masuk kursi DPR RI dari Tangerang Raya dirinya memerlukan pemilih sebanyak 80 ribu hingga 100 suara. Sedangkan di wilayah ini PAN mendapatkan 18 ribu suara dan mendapatkan satu suara. Muhammad Rizal baru menjadi Anggota DPR RI setelah menggantikan M Ali Taher Parasong yang meninggal dunia dan baru mendapatkan kepercayaan masyarakat selama 1,5 tahun.

Diceritakannya, pada 2018-2019 dirinya berjuang siang dan malam menemui dan menggali aspirasi warga. Namun barulah pada 9 April 2021 dia dilantik untuk pergantian antar waktu. Untuk itu, Muhammad Rizal sangat berterima kasih kepada Ibu-ibu dan Pak RW serta warga lainnya yang telah memilihnya. Diakuinya, meski dari RW 11 sendiri hanya mendapatkan 300 suara dari 1600 pemilih, dia sangat berterima kasih. Catatan Edy Tanjung dari Bantenlink di kesempatan itu Muhammad Rizal berharap, insyaallah ke depan, jika panjang umur dan dirinya mencalonkan lagi, dapat berjuang bersama lagi serta di RW 11 dapat memberikan suara yang lebih banyak. Terlebih pada 2024 harus lebih banyak berkonsentrasi karena bukan hanya hanya memilih legislatif tapi juga memilih Gubernur dan Bupati.

Sekarang, lanjutnya, setelah menjadi Anggota DPR RI, di awal bertemu kembali dengan masyarakat, dalam waktu dua bulan ini Muhammad Rizal sudah mendatangi 30 tempat pemilih se-Tangerang Raya yang aspirasinya akan diperjuangkannya, seperti di wilayah Binong ini. Dia mengingatkan, kalau ada ibu pengajian yang mengundangnya, insyaallah jika waktunya ada akan menyempatkan diri datang.

Dalam pertemuan itu Muhammad Rizal mengenalkan diri dan tugasnya di DPR RI. Dia ditempatkan di Komisi 8 DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi, usulan yang terkait bidang itu yang berasal dari bawah bisa disampaikan kepadanya. Melalui proposal untuk diangkat, didorong dan dibicarakan di tingkat atas.

Pada sesi tanya-jawab Muhammad Rizal mendapatkan pujian dari ibu-ibu yang
mengatakan baru kali ini wilayahnya
didatangi Anggota DPR RI. Dalam kesempatan itu ditanyakan seputar pelaksanaan ibadah haji yang tertunda selama dua tahun. Bahkan disebutkan ada warga RW 11 yang sudah dua tahun dari 2020 dan 2021 tidak bisa naik haji, padahal sudah tidak mendaftar 2012. Ada juga yang menanyakan tentang apakah benar pendidikan agama yang menjadi fundamen negara akan dihilangkan sebagai mata pelajaran di sekolah. Pertanyaan lainnya, soal banjir yang selalu datang setiap turun hujan di wilayah Perumahan Binong dan sekitarnya.

Sebagai jawaban, Muhammad Rizal menyebutkan soal ibadah haji masalahnya semata-mata hanyalah karena pandemik covid. Tidak benar atau hoax kalau Pemerintah tidak mempunyai uang karena dipakai untuk pembangunan infra struktur. DPR RI, jawab Muhammad Rizal, mengkritisi masalah tertundanya ibadah haji dan menolak jika uangnya apalagi jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi untuk pembangunan meminta itu agar mencari sumber dana yang lain. Dana haji sendiri dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Uangnya pun ada, bahkan bisa digunakan untuk 3 kali lipat kuota haji. Dari hasil simpanan digunakan untuk usaha-usaha syariah yang dikembalikan ke masyarakat. Misalnya, biaya haji sendiri Rp 35 juta sedangkan biaya yang dibayarkan sebenarnya Rp 70 juta.

Mengenai tentang keberangkatan haji, Pemerintah sendiri melalui Kemenag sudah membuat skema keberangkatan dan dari mana asal kotanya. Persiapannya sangat panjang dan siap semua, tinggal membuat visa saja. Sementara, dari Saudi Arabia hanya menyediakan kuota sebanyak 60 ribu jamaah pada pandemik covid saat ini. Dengan perincian untuk Saudi sendiri sebanyak 15 ribu jamaah, selainnya menjadi kuota untuk berbagai negara.

Terkait penundaan ibadah haji, Pemerintah tidak bisa memutuskan tanpa DPR. Keputusan DPR naik haji tidak bisa dilakukan semata-mata karena demi kesehatan jamaah. Sebanyak 210 ribu jamaah haji Indonesia belum bisa melaksanakan ibadah haji karena persoalan pandemik covid yang tinggi. Penyelenggara ONH Plus sendiri tidak berani mengadakan perjalanan haji karena takut jamaahnya jamaahnya tiba-tiba terjangkit covid. Jika terkena, jamaah harus dikarantina. Karena mahalnya biaya ini membuat ONH Plus jadi urung melaksanakannya. Jadi, Saudi Arabia hanya membolehkan yang datang dari wilayah sendiri dan negara-negara yang covid-nya aman saja.

Terkait mata pelajaran pendidikan agama yang akan dihapus, Muhammad Rizal menyebutkan, hal ini ranahnya Depdiknas Dia mengatakan, bukan yang membidanginya. Namun dia membenarkan hanya pendidikan agamalah yang bisa membentengi negara. Terlebih mengingat penduduk Islam sebanyak Islam 80 persen. Diakuinya, sekarang ada penonjolan kebudayaan dari mereka yang tidak paham, dan ingin menggeser pemahaman. Mereka menganggap hanya budaya akan mengakomodasi semua agama. Tapi penolakan masyarakat sudah disuarakan untuk menjadi keputusan bersama dan harus memperbaikinya bersama-sama. Sesudah mendapatkan kecaman dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta mendapatkan penolakan habis-habisan dari berbagai berbagai unsur masyarakat, akhirnya diputuskan pendidikan agama tetap ada.

Sedangkan kalau dari Kemenag, lanjut Muhammad Rizal, pondok pesantren masih dibantu, guru mengaji masih mendapatkan tunjangan. Anggaran di Kemenag sebanyak Rp 70 triliun diarahkan untuk keagamaan dan pendidikan. Maka, untuk guru mengaji pun dapat didaftar dan anggarannya diusulkan agar mendapatkan honor atau insentif.

Terkait masalah banjir di Binong, Muhammad Rizal berjanji akan berkordinasi dengan BNPB. Namun menurutnya harus dicarikan ahlinya sehingga tuntas masalahnya. Tidak cuma gali gana gali sini dan proyek tambal sulam belaka.

DPRD sendiri sudah angkat tangan soal penanganan banjir setiap hujan deras dan agak lama itu. Permasalahannya, sodetan tidak bisa langsung ke kali Cisadane, karena merupakan kewenangan wilayah lain, Pemprov dan Pusat. Sehingga jika turun hujan jalan airnya hanya berputar-putar dan tidak bisa langsung ke kali Cisadane. Untuk itu dibutuhkan tandon air. Di Kelurahan Sukabakti infonya siap untuk menyediakan lahannya. Muhammad Rizal tidak berjanji tapi berusaha akan berjuang dalam mengatasi masalah banjir di Binong. Pelaksanaannya ditargetkan setahun hingga dua tahun ke depan.

Tags:

Leave a Reply