Dewan Pers: Bebas Beritakan Kepentingan Publik dengan Taati Kode Etik Jurnalistik



Foto untuk berita: Dewan Pers: Bebas Beritakan Kepentingan Publik dengan Taati Kode Etik Jurnalistik

Jakarta, Bantenlink.com — Di awal tahun ini, dengan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menandatangangi pernyataan yang ditujukan kepada segenap mitra kerja dan pemangku kepentingan, Sabtu (2/1/2021)

“Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan dan pertolongan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan berbagai yang sedang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia.” Demikian tulis Ketua Dewan Pers mengawali pernyataan.

Mohammad Nuh, menambahkan Dewan Pers mcndorong semua pihak untuk tetap optimis, semangat dan konsisten (istiqomah), bekerja bersama dalam upaya menekan penyebaran dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya.

“Terkait perkembangan akhir-akhir ini, Dewan Pers menyampaikan pernyataan sebagaiberikut:
1.Kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang Undang Dasar, dan kemerdekaan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut.
2.Kemerdekaan pers merupakan bagian dan prinsip demokrasi dan harus diperjuangkan.
3.Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4.Dalam momentum awal tahun 2021 ini, Dewan Pers mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers No. 40 tahun 1999,” tulis Dewan Pers.

Lebih jauh disebutkan, dalam negara demokrasi, pers bebas untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati Kode Etik Jurnalistik.

“Secara prinsipil dan moral, negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” lanjut pernyataan Dewan Pers.

Di penghujung disebutkan, setiap masalahyang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

EDY

Leave a Reply