Terkait Maklumat Kapolri, Inilah Tanggapan Dewan Pers dan Eks Sekum FPI



Terkait Maklumat Kapolri, Inilah Tanggapan Dewan Pers dan Eks Sekum FPI

Jakarta, Bantenlink.com — Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD pada 30 Desember 2020 secara resmi mulai melarang segala aktivitas FPI dan penggunaan simbol atributnya dengan alasan FPI suka main hakim sendiri, tidak memiliki izin dari Mendagri dan anggotanya terlibat aksi terorisme.

Kapolri Jenderal Idham Azis tertanggal 1 Januari 2021 menerbitkan maklumat terkait tentang penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Maklumat tersebut Nomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Dikeluarkan setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan Maklumat Kapolri tersebut tidak melarang kebebasan pers, tapu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.

Menurut dia, kepada media Jumat (1/1/2021), banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, tidak artinya itu memberedel kebebasan pers. Yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali atau diberitakan kembali yang melanggar hukum.

Berikut isi maklumat yang ditandatangani Kapolri tentang pelarangan kegiatan FPI:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk atau banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi Kepolisian.

Pers Dilindungi UU

Menanggapinya, Dewan Pers menilai maklumat Kapolri tentang pelarangan peredaran konten terkait FPI tidak bisa berlaku untuk produk jurnalistik di internet.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli menjelaskan pemberitaan yang dibuat oleh pers terkait FPI untuk kepentingan umum tetap dapat disiarkan di internet.

Kata Arif Zulkifli kepada media Suara, Jumat (1/1/2021), pers tetap boleh memberitakan FPI. Sepanjang pemberitaan menyangkut kepentingan publik tidak bisa dilarang karena itu bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut dia, tentang maklumat Kapolri harus dimaknai sebagai imbauan kepada masyarakat secara umum saja. Sedangkan kerja pers dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan maklumat Kapolri.

Tidak Punya Dasar Hukum

Sementara, Munarman selaku eks Sekretaris Umum (Sekum) FPI setelah diterbitkannya Maklumat Kapolri langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Dirinya menegaskan tidak menanggapi substansi isi maklumat tersebut. Terkait dilarangnya organisasi masyarakat FPI sebutnya tidak punya dasar hukum.

Dasarnya, katanya ke media Sindo, ada lima sumber hukum di Indonesia, yakni: 1. Undang Undang Dasar (UUD) 2. Undang-Undang, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Menteri, 5. Peraturan Daerah.

Pembubaran organisasi masyarakat maupun partai politik ungkapnya sudah pernah terjadi pada era Nasakom, merupakan akronim nasionalis, agama dan komunis, yang menyatukan ketiga ideologi yang banyak pengikutnya itu demi menopang pemerintahan Sekarno yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin.

Sasarannya, Ormas dan Parpol yang menentang terhadap rezim Nasakom, terutama Ormas dan Parpol Islam. Banyak tokoh Islam menolaknya terutama dari Masyumi. Maka Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 17 Agustus 1960. Terkait pemberangusan FPI itu, sebutnya adalah merupakan de javu alias pengulangannya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui enam Instansi Pemerintah, menurutnya sebagai bentuk pengalihan issue dan obstruction of justice atau penghalang-halangan pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan enam anggota laskar FPI dan bentuk sebuah kezaliman terhadap rakyat.

Kata Munarman, Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi yang bertentangan dengan hukum, yang secara substansi tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi.

Dari berbagai sumber internet/Ed

Leave a Reply