Menteri PPN Ajak Seluruh Pemangku Kepentingan untuk Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan



Menteri PPN Ajak Seluruh Pemangku Kepentingan untuk Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Bantenlink.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi pembicara dalam acara Sustainable Futures International Congress (SUFCON) dengan tema “Adopting Quintuple Helix Perspective for Sustainable Development” yang diselenggarakan secara virtual, pada hari Selasa, 17 November 2020. Dalam kesempatan ini Menteri Suharaso menyampaikan pidato singkat dengan topik ‘Current and Future Strategies of Government for Sustainable Development’.

Dalam pidatonya, Menteri menyampaikan bahwa secara historis krisis selalu membuat perubahan besar. Seperti halnya dampak krisis yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Krisis memaksa kita untuk menyadari apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“COVID-19 menjadi seruan bagi kita semua untuk lebih melestarikan bumi dan lingkungan alam, karena para ilmuwan telah menghubungkan degradasi lingkungan dengan penyebaran penyakit zoonosis. Bumi kita sekarang mendukung hampir 8 miliar orang dengan segala dinamikanya, dan pada titik tertentu ia sedang mencapai ‘titik kulminasi’,” ungkap Menteri.

Populasi manusia diproyeksikan akan mencapai 9 miliar penduduk dalam 17 tahun ke depan. Pada titik itu, kebutuhan pangan, air, dan energi akan semakin langka. Jika hal dasar tersebut tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi krisis di masa depan.

Pandemi ini juga memaksa dunia untuk memperlambat aktivitas manusia dan memikirkan kembali konsekuensi dari eksplorasi alam yang tidak berkelanjutan. Pandemi memang membuat dunia terhenti tetapi biaya ekonomi yang besar memaksa masyarakat untuk bangkit kembali dan belajar untuk hidup berdampingan dengan virus.

“Pandemi ini adalah contoh yang baik untuk menjelaskan bahwa ceteris paribus tidak berlaku untuk dunia kita saat ini. Krisis kesehatan telah menimbulkan efek domino pada aspek kehidupan manusia lainnya. Runtuhnya bidang kesehatan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, seperti: pariwisata, transportasi, konstruksi, manufaktur, keuangan dan lain sebagainya,” ujar Menteri.

Saat ini, dimana krisis telah mebawa dampak yang signifikan bagi kehidupan kedepannya, maka program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SGDs) yang telah dicanangkan pemerintah sebagai bentuk komitmen terhadap program dunia menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan.

Menteri mengingatkan bahwa SDGs pada dasarnya merupakan kerangka kerja bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Jika SDGs dilaksanakan secara konsisten oleh semua negara, maka keberlanjutan Bumi sebagai tempat yang layak huni bagi semua bisa lebih terjamin.

“SDGs menjadi implementasi gerakan bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan, pembangunan tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu bekerja sama dengan dunia usaha, filantropis, dan organisasi kemasyarakatan, serta media dan perguruan tinggi untuk mencapai SDGs,” kata Menteri.

Pemerintah telah menyusun program SDGs ini ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pada RPJMN 2014-2019, jumlah target SDGs sebanyak 94 target. Kemudian untuk RPJMN 2020-2024 target SDGs ditingkatkan menjadi 124 target.

“RPJMN menjadi acuan utama kementerian / lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Artinya, melaksanakan SDGs sebenarnya adalah melaksanakan agenda pembangunan nasional,” tambah Menteri.

Sebagai bagian dari implementasi SDGs di Indonesia, Rencana Aksi Nasional SDGs 2020-2024 yang baru, akan segera diselesaikan. Pengembangan rencana aksi SDGs yang baru, akan melibatkan semua pemangku kepentingan secara inklusif. Saat ini implementasi SDGs sedang dalam proses penyelesaikan pendanaan anggaran. Pendanaan ini kemudian akan diintegrasikan dengan sistem monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) yang dapat memantau kemajuan implementasi program SDGs.

Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan sebagai Koordinator Nasional pelaksana SDGs, telah mengembangkan dashboard pencapaian SDGs untuk memantau kemajuan indikator SDGs berdasarkan tujuan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini tentunya berguna untuk transparansi pencapaian SDGs yang didukung oleh data yang kuat dan mutakhir, karena tersedia untuk umum.

Terakhir, Menteri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan juga peserta kongres ini untuk membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan.

Ist/Rls

Leave a Reply