Warga Paramount Land Tolak Kenaikan Iuran Lingkungan, Dinilai Sepihak dan Tak Wajar



Rapat Penolakan Kenaikan IPKL Paramount Stefanus, Senin (27/7/2020) yang dilaksanakan di kawasan itu


TANGERANG, Bantenlink.com — Lantaran laporan dana IPKL (iuran pengelolaan lingkungan) yang diduga tidak wajar dan kurang transparan dilakukan dengan tanpa alasan, sejumlah warga Paramount Land menggelar rapat bersama menolak rencana kenaikan iuran atau penyesuaian yang dilakukan PT PEM (Paramount Estate Management) secara sepihak, tak wajar dan tak transparan.

Ketua Rapat Penolakan Kenaikan IPKL Paramount Stefanus, Senin (27/7/2020) yang dilaksanakan di kawasan itu seusai kegiatan rapat mengatakan, dalam kegiatan itu para warga Paramount Land yang menjadi warga kluster Alicante, Virginia, Karelia, Bohemia, Fiordin, Menaggio, Tematik, San Lorenzo Diordib, Milano dan Lavender mempertanyakan perincian item tagihan yang tidak pernah ditunjukkan PT PEM selaku pengelola IPKL.

“Kami warga dari kluster-kluster yang ada di Paramount Land rapat bersama penolakan kenaikan IPKL. Jika usulan penolakan atau keberatan kenaikan IPKL tidak ditanggapi kami akan melanjutkannya dengan membuat spanduk bahkan siap demo dengan standar protokol Covid-19. Dan warga berjuang bersama untuk kepentingan bersama agar usulan kami tidak diabaikan,” tutur Stefanus pada Bantenlink.com.

Ditambahkannya, pengelola IPKL seharusnya bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, keamanan, kenyamanan, keindahan taman, dan fasilitas. Tapi saat ini ada warga yang secara pribadi sempat mengadukan masalah tersebut kepada pihak pengelola IPKL, namun sedang menunggu jawaban dan tidak mendapatkan respon positif.

“Karena pengaduan pribadi belum mendapatkan respon positif, untuk itu kami para warga dari beberapa kluster membahasnya dalam. rapat dan mengambil langkah-langkah untuk. Penolakan kenaikan IPKL tersebut,” sambung Stefanus yang juga sebagai penggiatLPM Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang itu.

Lebih jauh Stefanus menyebutkan, rapat yang dilakukan warga dari berbagai kluster tersebut mempertanyakan dana prosentase fee yang dilakukan estate management diperkirakan tidak sesuai dengan pendapatan.

“Ini kan uang kita, uang warga bukan uang meraka. Selain itu kami merasa aneh, laporan diperkirakan surplus malah mengakunya defisit. Padahal juga unit kluster semakin bertambah. Kan seharusnya penerimaan semakin bertambah. Sayangnya, pihak pengelola IPKL tidak mau bertemu untuk menjelaskan tentang rencana kenaikan IPKL, sehingga kami adakan rapat untuk pengajuan keberatan dan melakukan demo jika aspirasi warga Paramount Land tidak digubris,” papar Stefanus lagi.

Pada bagian lain dikatakannya, rapat penolakan yang dilakukan bukan semata-mata masalah uang, tapi meminta pertanggung jawaban uang dari pengelola IPKL. Selain itu, rapat penolakan warga yang mempertanyakan rencana kenaikan IPKL secara gelondongan bukan per kluster. Juga ingin meng-cross cek dan meminta penjelasan iuran warga yang dikenakan PP oleh pengelola.

“Tapi jika dana IPKL kami permasalahkan Ancaman mereka (Paramount Land) akan memandirikan pengelolaan. Kalau begitu, ya kami meminta audit lahan fasos fasum, jangan masih peganglah dan serahkan kepada pemerintah agar dikelola warga,” jelasnya.

Stefanus pun menyampaikan, untuk sinking fund atau dana cadangan agar digunakan secara maksimal yang dapat digunakan seperti pembelian meja pimpong untuk acara peringatan 17-an. Jangan kalau diminta malah dipimpong dengan alasan karena banyak yang belum membayar IPKL.

Penolakan penyesuaian kenaikan IPKL disebutkan karena kurangnya fasilitas atau sarana warga, serta pelayanan petugas lingkungan yang kurang bagus dengam lambatnya penanganan pelaporan warga. Termasuk penanganan laporan lampu yang mati. Diungkapkannya, permintaan pembuatan taman yang ada di depan setiap kluster pun disebut tidak ada dananya.

Ed

Leave a Reply