Ahmad Subadri DPD RI: Saya Ajak BPN Jelaskan Apa Benar Rakyat Ribet Ngurus Tanah?



Foto: Edy

Foto: Edy

Ahmad Subadri, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)berjanji akan menjembatani rakyat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Hal itu dikatakannya pada rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan 100 warga Tigaraksa, Rabu (24/2/2014). Pasalnya, UUD 1945 tentang Kesejahteraan Rakyat (pasal 33 ayat 3) sebagai bagian 4 Pilar.

“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ahmad Subadri pada bantenlink.com seusai hearing mengutip UUD 1945.

“Apakah sudah benar pasal itu dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Mengacu pada UUD itu, bumi atau tanah itu seharusnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu dalam hal 4 Pilar saya ajak agar rakyat mengetahui hak-haknya,” terangnya.

hsubadri2

Dikatakan Ahmad Subadri, dirinya mengakui banyak mendegar keluhan masyarakat dalam pertanahan.

“Makanya saya mengajak BPN untuk menjelaskan apakah benar ribet mengurus masalah pertanahan,“ tanyanya.

Lebih jauh dikemukakannya, terkait komitmen pelayanan publik yang seharusnya untuk memudahkan urusan, Ahmad Subadri mengajak warga agar mengetahui tahu hak-haknya.

“Jangan sampai masyarakat merasakan kesulitan dalam mengurus bidang pertanahan,” tegasnya.
Anggota DPD dari Dapil Banten ini berjanji akan terus menindaklanjuti advokasinya pada persoalan pertanahan rakyat.

“Saya sudah tugaskan komunitas masyarakat untuk menginventarisir keluhan di masyarakat, dan akan menjembataninya agar direspon BPN. Tentu ini terus ditindaklanjuti. Harus itu, harus itu,” pungkasnya. (edy)

Ahmad Subadri, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)berjanji akan menjembatani rakyat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Hal itu dikatakannya pada rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan 100 warga Tigaraksa, Rabu (24/2/2014). Pasalnya, UUD 1945 tentang Kesejahteraan Rakyat (pasal 33 ayat 3) sebagai bagian 4 Pilar.

“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ahmad Subadri pada bantenlink.com seusai hearing mengutip UUD 1945.

“Apakah sudah benar pasal itu dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Mengacu pada UUD itu, bumi atau tanah itu seharusnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu dalam hal 4 Pilar saya ajak agar rakyat mengetahui hak-haknya,” terangnya.

Dikatakan Ahmad Subadri, dirinya mengakui banyak mendegar keluhan masyarakat dalam pertanahan.

“Makanya saya mengajak BPN untuk menjelaskan apakah benar ribet mengurus masalah pertanahan,“ tanyanya.

Lebih jauh dikemukakannya, terkait komitmen pelayanan publik yang seharusnya untuk memudahkan urusan, Ahmad Subadri mengajak warga agar mengetahui tahu hak-haknya.

“Jangan sampai masyarakat merasakan kesulitan dalam mengurus bidang pertanahan,” tegasnya.
Anggota DPD dari Dapil Banten ini berjanji akan terus menindaklanjuti advokasinya pada persoalan pertanahan rakyat.

“Saya sudah tugaskan komunitas masyarakat untuk menginventarisir keluhan di masyarakat, dan akan menjembataninya agar direspon BPN. Tentu ini terus ditindaklanjuti. Harus itu, harus itu,” pungkasnya. (edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply