Ketua DPRD Saleh Asnawi, Tak Segan akan Tegur Walikota Tangsel Jika Tak Berpihak Rakyat

HM Saleh Asnawi (Foto: Edy)

HM Saleh Asnawi (Foto: Edy)

Tangsel|BantenLink – HM Saleh Asnawi mengatakan, dirinya selaku legislatif siap terus mengkritisi dan menjalankan fungsi kontrol pada eksekutif pasca Airin Rachma Diany terpilih lagi menjadi Walikota Tangerang Selatan ( Tangsel) Periode 2016-2021. Namun begitu, ia pun akan mendukung sepenuhnya kebijakan walikota tersebut sepanjang masih konsisten membela kepentingan masyarakat Tangsel.

Hal ini dikatakannya terkait peranannya baik sebagai Ketua Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) sekaligus dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD. Terlebih, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 lalu HM Saleh Asnawi tidak menjagokan pasangan incumbent Airin Rachma Diany-Benyamin Davni, namun mendukung salah satu ‘lawan politik’ adik ipar Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten itu.

“Selaku Ketua DPRD Tangsel pada umumnya, maupun sebagai Ketua Partai Hanura pada khususnya, setelah pelantikan Walikota Airin pada bulan April nanti, saya berjanji konsisten melaksanakan fungsi kontrol legislatif pada eksekutif. Maksudnya agar bisa mempertahankan peningkatan pelayanan pada masyarakat, apalagi terkait revolusi mental yang memaksimalkan tatakelola pemerintahan daerah (Pemda),” papar HM Saleh Asnawi pada BantenLink.com di kediamannya, Jumat (12/2/2016).

Lebih jauh disampaikannya, jika apa yang dilakukan walikota terpilih, Airin Rachma Diany, sesuai dengan harapan warga, selaku Ketua Partai Hanura dan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tangsel, akan mendukung Airin habis-habisan. Sejauh ini diakuinya, hubungannya sebagai ‘Dewan’ dengan Walikota tak lebih hanya sebatas menjalankan tugas legislatif. Bahkan katanya, belum pernah secara khusus berhubungan secara informal, kecuali dalam urusan tugas lembaga atau rapat.



“Maka jika yang dilakukan walikota melenceng dari Perda (Peraturan Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta tidak memihak kepentingan rakyat, tak segan-saya berada di garis depan menegur atau memberi peringatan. Sebab tugas eksekutif membuat dan menjalankan kebijakan, sedang legislatiflah yang akan menyetujui dan mengontrol pelaksanaan aturan-aturan tersebut,” tegasnya politisi dan usahawan itu.

Ditambahkannya, fungsi kontrol anggota‘Dewan’ sangat diperlukan dalam mengawal kesepakatan yang telah dilakukan eksekutif dan legislatif. Misalnya, dalam mewujudkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk dijadikan Perda . Yang terpenting baginya, mengontrol Pemda mengimplementasikan rencana pembangunan agar sesuai APBD.

“Adapun prioritas yang akan saya dukung habis-habisan dan harus dilaksanakan Walikota, seperti masalah pendidikan sekolah negeri, agar implementasinya benar-benar bebas biaya dari SD (Sekolah Dasar) hingga SMP (Sekolah Menengah Pertama). Target rata-rata pendidikan warga Tangsel pun minimal harus SMA (Sekolah Menengah Atas),” ucap HM Saleh Asnawi.

Bidang Kesehatan, lanjutnya, seluruh warga Tangsel baik pemegang asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maupun tidak, benar-benar jangan sampai ditolak Rumah Sakit. Bagi warga pemegang perlindungan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) harus mendapat pelayanan pengobatan secara maksimal.

“Untuk bidang insfrastruktur, mengingat Tangsel sebagai Kota Metropolitan, saya akan selalu mengingatkan agar membangun dan memperbaiki jalan-jalan besar dan lingkungan, sehingga berkondisi bagus dan memadai. Segala aspek kelengkapan insfrastruktur sudah harus disiapkan dan dilengkapi, kalau bisa meniru kita meniru seperti Singapura-lah,” imbuhnya dengan memberikan ide.

Lebih jauh katanya, di bidang ekonomi, Pemda harus menyiapkan sumber daya dan sarana-prasarana, dan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) warga, Pemda akan dimintanya memberikan stimulus, serta melakukan pembinaan wirausaha dan kemudahan berusaha, sehingga membangkitkan jiwa entrepreneur rakyat.

Selain itu HM Saleh Asnawi akan tetap menyarankan Pemda Tangsel agar menggalakkan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility), dan mengawasi bantuan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tangsel. “Jangan pula aparat yang seharusnya membina dan melindungi UMKM malah mencari makan dari uang CSR atau bantuan pemerintah,” pungkasnya . (edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply